HALLOMAKASSAR.COM– Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD Apdesi) Provinsi Sulawesi Selatan, Sri Rahayu Usmi, mengaku menerima banyak keluhan masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah di Sulsel.
Menurut Sri Rahayu, kelangkaan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi.
Karena itu, ia meminta agar pihak kepolisian serius menindak dugaan praktik ilegal dalam distribusi BBM.
“Semoga dengan adanya keluhan masyarakat, sistem yang mungkin menjadi ruang bagi oknum untuk mencari keuntungan pribadi bisa segera menjadi atensi pihak kepolisian,” ujarnya, Senin, 15 September 2025.
Ia menjelaskan, ada sejumlah langkah yang perlu diperkuat, di antaranya: penegakan kerja sama dengan pemilik SPBU untuk tidak melakukan pembiaran; pembekuan izin usaha bagi SPBU yang terbukti melanggar; pemasangan CCTV untuk memantau aktivitas pengisian BBM; serta pemberian sanksi tegas bagi pekerja SPBU yang melakukan pelanggaran.
Selain itu, Sri Rahayu juga menyoroti penggunaan barcode yang sering disalahgunakan. Menurutnya, sistem barcode perlu diperbarui agar tidak lagi bisa dipakai oleh petugas nakal menggunakan identitas orang lain.
“Harus ada aturan jelas dan sanksi tegas, baik bagi aparat hukum maupun pengusaha yang terlibat. Jika ditemukan praktik ilegal, maka hasil keuntungannya perlu disita sesuai aturan undang-undang,” tegasnya.
Ia menekankan, negara tidak boleh memberi ruang bagi pengusaha ilegal yang justru merugikan masyarakat dan perekonomian nasional.***
