HALLOMAKASSAR.COM – Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Makassar masih sangat tinggi. Berdasarkan data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dari Januari hingga September 2025 tercatat ada sebanyak 508 kasus.
Dengan rincian kekerasan terhadap anak (KTA) sebanyak 273 laporan, disusul korban laki-laki mencapai 99 orang dan korban perempuan mencapai 174 orang.
Selanjutnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 38 kasus. Korbannya didominasi perempuan yakni 36 orang, sementara korban laki-laki yang hanya 2 orang.
Begitupun kasus anak berhadapan hukum (ABH) tercatat sebanyak 45 orang. Dari total tersebut, 38 di antaranya melibatkan anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Atau sepanjang 2025, terdapat 89 kasus.
UPTD PPA juga menangani satu kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Kasus ini dialami oleh seorang laki-laki. Di sisi lain, ada pula laporan terkait korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPSA). Totalnya 6 orang dengan rincian 4 laki-laki dan 2 perempuan.
Kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus juga tercatat sebanyak 4 laporan, terdiri dari 2 korban laki-laki dan 2 korban perempuan. Terdapat pula 30 permohonan rekomendasi nikah, yang terbagi atas 3 laki-laki dan 27 perempuan.
Sementara itu, hak asuh anak sepanjang 2025, ada 22 kasus yang masuk ke UPTD PPA. Dari jumlah tersebut, masing-masing 11 kasus melibatkan pihak laki-laki dan perempuan.
Kepala UPTD PPA Kota Makassar, Makmur mengatakan, tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan bahwa perlindungan masih harus diperkuat.
Makmur menegaskan kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan juga tidak bisa dipandang sebelah mata.
Baca Juga:
Pengendara Wanita Wajib Tahu, Servis Motor Bukan Sekadar Ganti Oli
Semester I, Investasi Makassar Rp2,7 Triliun, Kadis PTSP Optimistis Tembus Rp5,2 Triliun
Menurutnya, faktor ekonomi, pola asuh yang salah, serta rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab maraknya kasus kekerasan di masyarakat.
“Kita temukan banyak kasus terjadi karena latar belakang tekanan ekonomi dan minimnya pengetahuan soal perlindungan hukum,” kata Makmur, Jumat (26/9/2025) sore.
Pihak UPTD PPA, kata Makmur, akan terus memperkuat layanan pendampingan bagi korban, baik anak maupun perempuan. Pendampingan ini mencakup konseling, perlindungan hukum, hingga rujukan medis bila diperlukan.
“Kita memastikan setiap korban mendapatkan haknya, mulai dari pendampingan psikologis sampai dukungan hukum. Tidak ada korban yang dibiarkan sendirian,” sebutnya.
Baca Juga:
Soal Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah, MK Tegaskan Harus Tuntas Sebelum 2029
Kemewahan Kecil yang Dikurasi The Ritz-Carlton, Bali dan MIKI HOUSE
Perkuat Bisnis MICE Global, Millennium Hotels and Resorts Gandeng HXE lewat Inovasi Digital.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan atau mengalami tindak kekerasan. Selain itu, kerja sama lintas sektor menjadi kunci penting.
“Tentunya kami berkolaborasi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga swadaya masyarakat agar penanganan kasus lebih maksimal,” bebernya.
Meski jumlah kasus cukup tinggi, UPTD PPA menilai adanya tren positif berupa meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor.
“Anak dan perempuan adalah kelompok rentan, kita semua punya tanggung jawab melindungi mereka,” kuncinya. (*)
