Hamka B Kady Soroti Jalan Nasional Urip–Perintis Rusak, Baru Direhabilitasi

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 16 Januari 2026 - 06:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALLOMAKASSAR.COM -Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady (HBK), menyoroti kerusakan ruas Jalan Nasional di kawasan Urip Sumoharjo – Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Padahal ruas jalan tersebut baru saja direhabilitasi.

Proyek rehabilitasi ruas jalan nasional tersebut dikerjakan dalam satu paket sejak Oktober hingga Desember 2025. Pekerjaan pengaspalan dilakukan di dua titik, yakni sepanjang 700 meter di Jalan Urip Sumoharjo dan lebih 2 kilometer di Jalan Perintis Kemerdekaan, dengan total anggaran mencapai Rp22 miliar bersumber dari APBN 2025.

“Nanti saya panggil atau tanyakan ke Balai Jalan Nasional sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan tersebut,” ujar Hamka kepada wartawan, Kamis, (15/1/2025).

Ia menegaskan, kerusakan jalan dalam waktu singkat tidak dapat dibenarkan, terlebih dengan anggaran yang cukup besar.

“Tidak benar itu kalau anggarannya besar tapi belum sampai satu bulan sudah rusak. Saya pastikan ini akan saya tindak lanjuti. Tentu kita sesalkan jika seperti itu,” tegas legislator Senayan asal Sulawesi Selatan tersebut.

Diketahui, proyek rehabilitasi jalan tersebut merupakan pekerjaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel yang dilaksanakan oleh kontraktor PT Mareraya Multipratama Jaya. Informasi yang dihimpu, kerusakan jalan diduga dipicu oleh tingginya curah hujan.

Dosen Teknik Sipil Universitas Hasanuddin (Unhas), Ardy Arsyad, menilai kontraktor tidak bisa serta-merta menyalahkan faktor hujan atas kerusakan aspal yang baru selesai dikerjakan di ruas Jalan Perintis Kemerdekaan–Urip Sumoharjo.

Menurut Ardy, kerusakan berupa pengelupasan aspal lebih disebabkan oleh kualitas lapisan aspal dan lemahnya pengendalian mutu saat pelaksanaan pekerjaan.

“Saya lihat juga kalau lewat. Masalahnya ini adalah kualitas lapisan aspal yang dikerjakan pada musim hujan. Tantangannya, kalau pekerjaan jalan, khususnya pengaspalan dilakukan saat musim hujan, maka kontrol kualitasnya harus maksimal,” kata Ardy kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, pengaspalan sebenarnya masih memungkinkan dilakukan di musim hujan, asalkan memperhatikan kondisi lapangan, terutama limpasan air.

“Bisa saja sebenarnya di musim hujan, tetapi harus benar-benar diperhatikan. Pertama, soal limpasan air saat pengaspalan, apakah lapisan aspal lama itu dalam kondisi kering atau tidak,” jelasnya.

Ardy menegaskan, pengaspalan tidak boleh dilakukan saat hujan karena aspal tidak akan mengikat dengan baik pada lapisan jalan.

“Kalau kondisinya basah, lawannya aspal itu air. Dia tidak bisa mengikat. Begitu ada air, aspalnya akan pecah,” ujarnya.

Selain itu, faktor temperatur aspal juga sangat menentukan kualitas hasil pekerjaan. Hujan yang turun saat proses penghamparan dapat menurunkan suhu material secara drastis sehingga mutu aspal tidak tercapai.

“Begitu hujan turun lalu tetap dipaksakan untuk mengaspal, kualitasnya pasti tidak tercapai,” katanya.

Ia menegaskan, musim hujan tidak bisa dijadikan alasan utama atas kerusakan jalan. Justru, jika pelaksanaan pekerjaan telah diketahui berlangsung pada periode hujan, metode kerja dan pengendalian kualitas seharusnya dipersiapkan dengan lebih matang.

“Intinya, ini masalah kualitas lapisan aspal. Tidak bisa semata-mata dipersalahkan karena musim hujan. Kalau memang tahu pelaksanaannya di musim hujan, maka harus ada persiapan dan pengendalian kualitas material di lapangan,” tuturnya.

Ardy juga menyoroti lemahnya pengawasan proyek. Menurutnya, pengawas seharusnya tegas melarang pengaspalan saat hujan.

“Pengawas juga harus tegas. Kalau hujan, jangan dihampar. Tolak materialnya. Kalau tetap dikerjakan, itu artinya metode pelaksanaannya tidak bagus. Kembali lagi ke kualitas pekerjaan. Saya juga kaget, ini jalan baru dikerja sudah berlubang dan aspalnya terhambur,” katanya.

Ia menilai proyek tersebut terkesan dipaksakan untuk selesai pada akhir tahun anggaran, padahal hasil pekerjaan menjadi tidak maksimal.

“Sudah jadi rahasia umum anggaran turun di akhir tahun. Tapi bukan berarti harus dipaksakan. Lebih baik lompat anggaran daripada hasilnya seperti ini. Jangan karena mau habis waktu lalu ditancap gas. Ini uang rakyat, kasihan,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel, Malik, belum memberikan respons terkait kondisi kerusakan jalan tersebut.(*)

Berita Terkait

Rektor Unhas dan Bupati Sidrap Ajak Masyarakat Jadikan Kejahatan Showbiz dan Narkoba Musuh Bersama
Pemadaman Bergilir Masih Berlangsung di Sulsel, Gubernur – PLN Bahas Solusi
UMP Sulawesi Selatan Naik 7,98 Persen, Dari Rp3,9 Juta Jadi Rp4,2 Juta
Pesan Fadil Imran ke Darmawangsyah Muin: Gowa Milik Bersama
10 Desa di Sulsel Diusulkan Jadi Percontohan Antikorupsi
Ketua Komisi A DPRD Sulsel Dukung Pengalihan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu Tanpa Tes
Pemprov Sulsel Tunggu Regulasi dari Pusat Soal Status PPPK dari Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu 
Perkuat Pokja PPKS, Bawaslu Sulsel Gandeng UPT PPA Susun Standar Penanganan Kasus

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:06 WIB

Rektor Unhas dan Bupati Sidrap Ajak Masyarakat Jadikan Kejahatan Showbiz dan Narkoba Musuh Bersama

Minggu, 22 November 2026 - 15:55 WIB

Pemadaman Bergilir Masih Berlangsung di Sulsel, Gubernur – PLN Bahas Solusi

Minggu, 22 November 2026 - 07:39 WIB

UMP Sulawesi Selatan Naik 7,98 Persen, Dari Rp3,9 Juta Jadi Rp4,2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 - 09:08 WIB

10 Desa di Sulsel Diusulkan Jadi Percontohan Antikorupsi

Kamis, 19 November 2026 - 14:58 WIB

Ketua Komisi A DPRD Sulsel Dukung Pengalihan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu Tanpa Tes

Berita Terbaru

Sulawesi Selatan

UMP Sulawesi Selatan Naik 7,98 Persen, Dari Rp3,9 Juta Jadi Rp4,2 Juta

Minggu, 22 Nov 2026 - 07:39 WIB