HALLOMAKASSAR.COM — Sejumlah persoalan pendidikan di Provinsi Maluku Utara (Malut) mendapat sorotan dalam dialog publik yang digelar Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Malut-Makassar di Caffe Naf.Space, Kota Makassar, Selasa (6/1/2026) malam.
Koordinator II FKP Malut-Makassar, Ardhi Mahrifal mengungkapkan adanya jumlah pengangguran dan usia produktif di Maluku Utara yang harus menjadi tantangan serius pemerintah, karena persoalan ini berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM).
“Presentase pengangguran 4,55% meningkat sebesar 29 basis poin. Sementara terdapat 9,49 ribu orang usia produktif siap bekerja dan hal ini menimbulkan dampak negatif jika SDM Malut tidak dapat bersaing dan mengikuti perkembangan teknologi dan lingkungan,” ujar Ardi dalam dialog publik bertajuk ‘Penguatan Pendidikan di Malut: Evaluasi dan Rekonstruksi SDM’.
Berdasarkan data BPS, pada kelompok pendidikan mengalami deflasi y-on-y sebesar 19,71 persen di Maluku Utara pada November 2025. Hal ini kata dia, terjadi persoalan karena intervensi pemerintah dalam penguatan kualitas pendidikan masih lemah. Meskipun dalam beberapa kebijakan terhadap bidang pendidikan mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya.
“Deflasi pendidikan Malut 19,71 %, meski biaya komite dan SPP berdampak positif terhadap akses pendidikan, tetapi bisa berpotensi berdampak terhadap kualitas pendidikan jika tidak ada intervensi pemerintah dalam peningkatan kualitas,” ungkapnya.
Selain itu, tingkat kedalaman literasi di Maluku Utara pun ikut disoroti. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini berharap agar pemerintah lebih memberikan perhatian serius dalam penguatan pendidikan.
“Kami berharap pemerintah lebih memaksimalkan peningkatan kedalaman literasi, karna indikator Pendidikan tidak bisa hanya diukur melalui angka statistik. Jumlah angka melek aksara saja sementara kedalaman membaca dan pengguna perpustakaan Malut masih berada di urutan ke 32 dari 38 Provinsi ( 10 Besar terendah),” jelasnya.
Sementara Ketum HIPMA HALSEL-Makassar Julfikar Husen menilai, keberpihak pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer masih perlu ditingkatkan. Sebab ini juga indikator kualitas pendidikan di Maluku Utara.
“Meski sudah ada beberapa program yang berpihak kepada bidang pendidikan, tapi itu belum maksimal jika guru yang statusnya tenaga honorer belum mendapat upah yang layak,” bebernya.
Disisi lain, Ketum HIPMIN Makassar Az-zahra menyoroti tingkat SDM khususnya di Kota Tidore Kepulauan. Ia menilai sebagian masyarakat masih mudah terpolarisasi sehingga kerap kali menimbulkan keretakan sosial.
Hal itu kata dia dapat dilihat dari berbagai isu beberapa kali bergulir dalam setahun terakhir, terutama pada momentum Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada).
“Memang penguatan pendidikan sangat penting baik secara formal maupun informal. Kita bisa lihat dalam beberapa isu masyarakat di Tidore sangat mudah terpecah,” tegasnya. (*)
