DPRD Makassar Soroti Kinerja SKPD

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 8 Mei 2025 - 21:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALLOMAKASSAR.COM -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman menyoroti konsistensi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar yang dinilai belum maksimal dalam penyerapan aspirasi masyarakat, Rabu (7/5/2025).

Kata dia, dari hasil laporan masa reses pada Selasa kemarin, terdapat indikasi pelemahan serapan aspirasi pada monitoring dan evaluasi (monev) di pemerintahan kota.

“Saat ini, kita tidak bisa banyak berharap banyak dari pemerintah kota terkait dengan serapan-serapan aspirasi. Contoh kecilnya di beberapa dinas itu serapannya masih lemah, sangat lemah di monev yang kita lakukan kemarin,” ungkapnya pasca Rapat Paripurna baru-baru ini.

Legislator dari partai Nasdem ini telah meninjau serapan anggaran dari SKPD Kota Makassar hanya mencapai 5%. Ia juga menilai dengan angka tersebut, sangat jauh dari harapan yang diinginkan dari masyarakat.

“Ada yang 3% sampai 5%. Saya pikir kalau 5% itu kan baru belanja pegawai, seperti ATK dan sebagainya. Artinya belum ada program yang bisa dirasakan masyarakat kita secara langsung,” keluhnya.

Supratman juga melihat sebagian kinerja SKPD Kota Makassar masih belum maksimal. Ia menuturkan bahwa dengan cara seperti itu, maka program-program pemerintah kota bisa berdampak negatif dan merugikan masyarakat Kota Makassar.

“Kita berharap pemerintah kota, secepat mungkin untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang betul-betul kemasyarakatan. Artinya dijalankan secara program. Ada beberapa SKPD yang ogah-ogahan, karena merasa akan dilakukan rotasi seperti pergantian kepala dinas, camat, lurah. Harusnya tidak boleh begitu pemikirannya,” pungkasnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kota Makassar itu berharap Wali Kota Makassar secepatnya melakukan rotasi, agar proses pemerintahan ini bisa berjalan dengan maksimal.

“Sebagai abdi negara, maka mereka harus bertanggung jawab sampai dengan selesainya masa jabatannya. Kalau pun pak wali kota mengganti jabatan mereka, palingan dirotasi untuk penyegaran saja supaya tidak terlalu monoton kegiatan-kegiatan yang terjadi di lapangan,” tutupnya.

Berita Terkait

Pemkot Makassar Siaga Hadapi “Godzilla El Nino”, BPBD Jadi Komando Darurat Air dan Kesehatan
Wali Kota Munafri Bersama Wamenbud RI Bahas Event Nasional KMI 2026 Dipusatkan di Makassar
Masuki Triwulan II, Wali Kota Munafri Ultimatum  SKPD Agar Akselerasi dan Efektivitas Program Prioritas
Wali Kota Munafri Tolak Pengadaan Kendaraan Dinas Baru,  Prioritaskan Program Kebutuhan Rakyat
Ranperda Cagar Budaya Disahkan, DPRD-Pemkot Makassar Perkuat Regulasi Pelestarian dan Pariwisata
Makassar–Finlandia Jajaki Kolaborasi Infrastruktur Cerdas dan Pengembangan Pendidikan
Disdik Makassar Keluarkan Edaran Larangan Acara Penamatan Murid di Luar Sekolah
Bertahun-tahun Gunakan Fasum dan Drainase, 27 Lapak PKL di Tiga Kelurahan Direlokasi

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 18:10 WIB

Pemkot Makassar Siaga Hadapi “Godzilla El Nino”, BPBD Jadi Komando Darurat Air dan Kesehatan

Kamis, 16 April 2026 - 15:54 WIB

Wali Kota Munafri Bersama Wamenbud RI Bahas Event Nasional KMI 2026 Dipusatkan di Makassar

Kamis, 16 April 2026 - 11:19 WIB

Masuki Triwulan II, Wali Kota Munafri Ultimatum  SKPD Agar Akselerasi dan Efektivitas Program Prioritas

Rabu, 15 April 2026 - 20:22 WIB

Wali Kota Munafri Tolak Pengadaan Kendaraan Dinas Baru,  Prioritaskan Program Kebutuhan Rakyat

Rabu, 15 April 2026 - 16:48 WIB

Ranperda Cagar Budaya Disahkan, DPRD-Pemkot Makassar Perkuat Regulasi Pelestarian dan Pariwisata

Berita Terbaru