HALLOMAKASSAR.COM-DPRD Kota Makassar memberikan dukungan penuh terhadap salah satu program Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar yang menyediakan pelayanan publik langsung kepada masyarakat.
Program tersebut meliputi fasilitas pengajuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan pengecekan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dapat dilakukan langsung di kantor kecamatan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menyatakan bahwa program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah kota.
“Pendekatan layanan publik hingga ke tingkat kecamatan seperti ini sudah lama kami dorong dari DPRD dan seharusnya sudah diterapkan sejak dulu di Makassar. Sebenarnya bukan hal baru karena banyak kabupaten dan kota lain yang sudah menerapkannya lebih dulu. Justru Makassar agak terlambat,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Kota Makassar juga memberikan masukan kepada dinas-dinas terkait agar pelayanan publik tidak hanya dipusatkan di satu lokasi.
“Kita ambil contoh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), di mana warga masih harus datang langsung ke kantor pusat hanya untuk mengurus dokumen. Kami di DPRD sudah sering mendorong agar urusan seperti ini tidak lagi terpusat. Bayangkan warga dari Tamalanrea yang harus menempuh jarak jauh ke kantor Dukcapil,” jelasnya .
Legislator dari Fraksi NasDem ini terus memberikan dukungan penuh terhadap inovasi program dari Dinsos Kota Makassar dan mendorong masyarakat agar memanfaatkan fasilitas yang ada dengan maksimal.
“Kita tidak perlu malu mencontoh jika memang itu baik, tapi ke depan, Makassar sebagai barometer Sulawesi Selatan harus menjadi panutan, bukan pengekor. Layanan ini untuk rakyat, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kami terus mendorong agar Makassar menjadi kota yang benar-benar melayani,” pungkasnya.
Program ini digagas oleh Kepala Dinsos Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie. Ia berharap inovasi ini dapat mempercepat pelayanan bidang sosial di masa depan.
Baca Juga:
Camat Ujung Pandang Sosialisasikan Program Urban Farming di Pulau Lae-Lae
Menko Pangan Ungkap Terjadi Pemborosan Rp1 Triliun Perbulan Program MBG, SPPG Akan Ditata
Mendagri Usulkan Kepala Daerah Dapat Insentif dari PAD, Ini Alasannya
“Inilah bagian dari reformasi pelayanan publik. Warga kini tidak perlu jauh-jauh ke kantor dinas untuk urusan dasar seperti KIS dan validasi data bantuan. Lebih cepat, lebih hemat, dan lebih ramah,” ujarnya baru-baru ini.
Djufrie menambahkan bahwa program ini akan terus dievaluasi terkait pengelolaan dan pengawasan oleh Dinsos Kota Makassar.
