Di Forum APEKSI 2026,  Munafri  Tekankan Kota Tangguh Dimulai dari Ketahanan Bencana – Kesiapan Pangan

HALLOMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar, berkomitmen dalam memperkuat ketahanan daerah melalui pembangunan sistem penanggulangan bencana yang adaptif dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Hal tersebut, disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri Dialog Kota Tangguh Bersama dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Grand City Hall, Medan, Rabu (1/7/2026).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan, forum tersebut menjadi ruangan bagi Pemerintah daerah, memiliki kesiapan menghadapi perubahan iklim, potensi bencana, hingga menjaga stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat.

“Forum ini membahas isu yang sangat strategis, yakni bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi berbagai kondisi ekstrem sekaligus mempersiapkan sistem ketahanan pangan yang kuat untuk menghadapi tantangan ke depan,” ujar Munafri.

Dialog Kota Tangguh Bersama merupakan salah satu agenda strategis Rakernas XVIII APEKSI 2026 yang bertujuan memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun kota-kota yang tangguh, adaptif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.

Dialog yang diikuti kepala daerah dari 98 pemerintah kota se-Indonesia itu menghadirkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Forum ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana sekaligus membangun sistem ketahanan pangan nasional yang lebih tangguh.

Menurutnya, inisiatif Tangguh Bersama merupakan gerakan kolaborasi nasional yang bertujuan memperkuat budaya ketangguhan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik di daerah.

Program yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri tersebut juga memperkuat peran kecamatan agar semakin siap, adaptif, dan responsif dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana.

“Kedepan, kita penguatan kapasitas hingga level Kecamatan dan kelurahan menjadi langkah strategis untuk mempercepat respons terhadap kondisi darurat sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat,” tutur Appi.

Appi juga menyampaikan bahwa, pada forum resmi tersebut, pembahasan mengenai ngenai ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari empat aspek utama, yakni produksi, rantai pasok, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan.

Keempat aspek tersebut harus dikelola secara terpadu agar pemerintah daerah mampu menjamin kebutuhan masyarakat, terutama di tengah dinamika global yang dapat memengaruhi distribusi maupun harga pangan.

“Yang harus dibangun adalah sistem ketahanan pangan yang tangguh, terintegrasi, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan lokal dan nasional,” jelasnya. (*)