Imam Fauzan Jadi Sekjen PPP, Terima Langsung SK dari Kementerian Hukum

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 2 Oktober 2025 - 13:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALLOMAKASSAR.COM– Ketua PPP Sulsel Imam Fauzan diangkat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025–2030. Penunjukan dilakukan langsung Ketua Umum (Ketum) PPP, Muhamad Mardiono.

Langkah ini sekaligus menegaskan kepemimpinan Mardiono pasca-Muktamar X yang digelar di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara, membenarkan keputusan tersebut. SK kepengurusan disahkan setelah Mardiono mendaftarkan struktur pengurus hasil Muktamar X ke Kemenkum pada Senin (30/9/2025).

Menurut Amir, proses ini menegaskan legalitas kepengurusan baru di bawah komando Mardiono.

“Sekjen DPP PPP (Imam Fauzan telah) menerima SK Menteri Hukum tentang kepengurusan DPP PPP,” kata Amir Uskara, Kamis (2/10/2025).

Sementara Menteri Hukum Andi Atgas, membenarkan telah menandatangani SK kepengurusan DPP PPP di bawah komando Muhamad Mardiono

Penandatanganan itu dilakukan setelah PPP mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan ke Kemenkumham pada Senin (30/9/2025) lalu.

“Nah, khusus yang terkait dengan PPP, pada tanggal 30 (September) salah satu yang mendaftar adalah Pak Mardiono,” ujar Supratman.

Menurutnya, setelah pendaftaran, kubu Mardiono langsung mengakses sistem administrasi badan hukum untuk dilakukan pengecekan.

Berdasarkan penelitian AD/ART partai, struktur kepengurusan mengacu pada hasil Muktamar ke-IX di Makassar dan tidak berubah.

“Maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” katanya.

Meski demikian, Supratman mengaku belum mengetahui secara detail apakah berkas SK sudah diambil oleh kubu Mardiono.

“Yang jelas, saya sudah menandatangani kepengurusan itu,” tuturnya.

Kepengurusan ini muncul di tengah dualisme kepemimpinan PPP pasca-Muktamar X, yang digelar pada Sabtu, 27 September 2025, di Ancol, Jakarta.

Dalam muktamar tersebut, dua kubu mengklaim aklamasi Ketua Umum, yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Kericuhan sempat mewarnai proses muktamar, termasuk aksi saling dorong, adu mulut, hingga lempar kursi.

Meski demikian, kedua kubu kini saling mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan PPP ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.(*)

Berita Terkait

Pelantikan HDCI, Appi Tawarkan Makassar sebagai Pusat Touring Nasional di Sulawesi
Kolaborasi Lintas Sektor Aktif Sosialisasikan Pengelolaan Sampah Berbasis Warga Di 15 Kecamatan
Pemkot Makassar Permudah Akses SPMB 2026,  Bisa Akses Lewat Aplikasi LONTARA+
Makna di Balik Penampilan Wali Kota Appi Berbalut Budaya Toraja di Hardiknas 2026
Hardiknas 2026,  Wali Kota Munafri: Pendidikan Hak Semua Warga, Momentum Hardiknas Perkuat Komitmen Bersama
Dengar Kabar Lansia Tinggal di Gubuk, Wali Kota Munafri Respon Cepat Instruksikan Camat Panakkukang Tinjau Langsung
Munafri-Aliyah Rangkul Buruh, Peringati May Day 2026 Bersama Lewat Fun Walk
Konsep Baru May Day Fest: Jadi Ruang Kebersamaan Buruh, Pemerintah, dan Masyarakat

Berita Terkait

Sabtu, 2 Mei 2026 - 18:35 WIB

Pelantikan HDCI, Appi Tawarkan Makassar sebagai Pusat Touring Nasional di Sulawesi

Sabtu, 2 Mei 2026 - 14:07 WIB

Kolaborasi Lintas Sektor Aktif Sosialisasikan Pengelolaan Sampah Berbasis Warga Di 15 Kecamatan

Sabtu, 2 Mei 2026 - 14:00 WIB

Pemkot Makassar Permudah Akses SPMB 2026,  Bisa Akses Lewat Aplikasi LONTARA+

Sabtu, 2 Mei 2026 - 10:43 WIB

Makna di Balik Penampilan Wali Kota Appi Berbalut Budaya Toraja di Hardiknas 2026

Sabtu, 2 Mei 2026 - 09:27 WIB

Hardiknas 2026,  Wali Kota Munafri: Pendidikan Hak Semua Warga, Momentum Hardiknas Perkuat Komitmen Bersama

Berita Terbaru