Imam Fauzan Jadi Sekjen PPP, Terima Langsung SK dari Kementerian Hukum

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 2 Oktober 2025 - 13:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALLOMAKASSAR.COM– Ketua PPP Sulsel Imam Fauzan diangkat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025–2030. Penunjukan dilakukan langsung Ketua Umum (Ketum) PPP, Muhamad Mardiono.

Langkah ini sekaligus menegaskan kepemimpinan Mardiono pasca-Muktamar X yang digelar di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara, membenarkan keputusan tersebut. SK kepengurusan disahkan setelah Mardiono mendaftarkan struktur pengurus hasil Muktamar X ke Kemenkum pada Senin (30/9/2025).

Menurut Amir, proses ini menegaskan legalitas kepengurusan baru di bawah komando Mardiono.

“Sekjen DPP PPP (Imam Fauzan telah) menerima SK Menteri Hukum tentang kepengurusan DPP PPP,” kata Amir Uskara, Kamis (2/10/2025).

Sementara Menteri Hukum Andi Atgas, membenarkan telah menandatangani SK kepengurusan DPP PPP di bawah komando Muhamad Mardiono

Penandatanganan itu dilakukan setelah PPP mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan ke Kemenkumham pada Senin (30/9/2025) lalu.

“Nah, khusus yang terkait dengan PPP, pada tanggal 30 (September) salah satu yang mendaftar adalah Pak Mardiono,” ujar Supratman.

Menurutnya, setelah pendaftaran, kubu Mardiono langsung mengakses sistem administrasi badan hukum untuk dilakukan pengecekan.

Berdasarkan penelitian AD/ART partai, struktur kepengurusan mengacu pada hasil Muktamar ke-IX di Makassar dan tidak berubah.

“Maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” katanya.

Meski demikian, Supratman mengaku belum mengetahui secara detail apakah berkas SK sudah diambil oleh kubu Mardiono.

“Yang jelas, saya sudah menandatangani kepengurusan itu,” tuturnya.

Kepengurusan ini muncul di tengah dualisme kepemimpinan PPP pasca-Muktamar X, yang digelar pada Sabtu, 27 September 2025, di Ancol, Jakarta.

Dalam muktamar tersebut, dua kubu mengklaim aklamasi Ketua Umum, yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Kericuhan sempat mewarnai proses muktamar, termasuk aksi saling dorong, adu mulut, hingga lempar kursi.

Meski demikian, kedua kubu kini saling mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan PPP ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.(*)

Berita Terkait

Perkuat Sistem Persampahan, DLH Makassar Tambah Armada hingga Mesin Pengolah Sampah
Appi Geram Data Iuran Sampah Tak Seragam, Camat – Lurah Diminta Turun Cek Ulang di Rumah Warga
DLH Makassar Gencarkan Pemilahan Sampah, 445 Kg Sampah Dikumpulkan di Barrang Lompo
Defile Kafilah MTQ VIII KORPRI Nasional Resmi Dilepas di Balai Kota Makassar
CEO IBR Bawa Tiga Gagasan Strategis, Makassar Dibidik Tembus Pasar Global
Makassar Tuan Rumah, Wali Kota Munafri Sambut 1.173 Peserta MTQ KORPRI Nasional
Kota Makassar Siap Sambut Ribuan Kafilah MTQ VIII KORPRI Nasional 2026
Ramah Tamah HUT RI Bersama Tokoh Masyarakat, Appi Ajak Warga Perkuat Kebersamaan dan Gotong Royong

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 17:19 WIB

Perkuat Sistem Persampahan, DLH Makassar Tambah Armada hingga Mesin Pengolah Sampah

Selasa, 25 Agustus 2026 - 12:04 WIB

Appi Geram Data Iuran Sampah Tak Seragam, Camat – Lurah Diminta Turun Cek Ulang di Rumah Warga

Selasa, 25 Agustus 2026 - 06:30 WIB

DLH Makassar Gencarkan Pemilahan Sampah, 445 Kg Sampah Dikumpulkan di Barrang Lompo

Senin, 24 Agustus 2026 - 18:34 WIB

Defile Kafilah MTQ VIII KORPRI Nasional Resmi Dilepas di Balai Kota Makassar

Senin, 24 Agustus 2026 - 12:35 WIB

CEO IBR Bawa Tiga Gagasan Strategis, Makassar Dibidik Tembus Pasar Global

Berita Terbaru

Sulawesi Selatan

DPRD – Pemprov Batalkan Kenaikan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Selasa, 25 Agu 2026 - 17:14 WIB

Sulawesi Selatan

BKN Akan Tindaklanjuti Penonaktifan Sejumlah Pejabat Teras Pemkab Gowa

Selasa, 25 Agu 2026 - 15:45 WIB