Imam Fauzan Jadi Sekjen PPP, Terima Langsung SK dari Kementerian Hukum

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 2 Oktober 2025 - 13:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALLOMAKASSAR.COM– Ketua PPP Sulsel Imam Fauzan diangkat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025–2030. Penunjukan dilakukan langsung Ketua Umum (Ketum) PPP, Muhamad Mardiono.

Langkah ini sekaligus menegaskan kepemimpinan Mardiono pasca-Muktamar X yang digelar di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara, membenarkan keputusan tersebut. SK kepengurusan disahkan setelah Mardiono mendaftarkan struktur pengurus hasil Muktamar X ke Kemenkum pada Senin (30/9/2025).

Menurut Amir, proses ini menegaskan legalitas kepengurusan baru di bawah komando Mardiono.

“Sekjen DPP PPP (Imam Fauzan telah) menerima SK Menteri Hukum tentang kepengurusan DPP PPP,” kata Amir Uskara, Kamis (2/10/2025).

Sementara Menteri Hukum Andi Atgas, membenarkan telah menandatangani SK kepengurusan DPP PPP di bawah komando Muhamad Mardiono

Penandatanganan itu dilakukan setelah PPP mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan ke Kemenkumham pada Senin (30/9/2025) lalu.

“Nah, khusus yang terkait dengan PPP, pada tanggal 30 (September) salah satu yang mendaftar adalah Pak Mardiono,” ujar Supratman.

Menurutnya, setelah pendaftaran, kubu Mardiono langsung mengakses sistem administrasi badan hukum untuk dilakukan pengecekan.

Berdasarkan penelitian AD/ART partai, struktur kepengurusan mengacu pada hasil Muktamar ke-IX di Makassar dan tidak berubah.

“Maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” katanya.

Meski demikian, Supratman mengaku belum mengetahui secara detail apakah berkas SK sudah diambil oleh kubu Mardiono.

“Yang jelas, saya sudah menandatangani kepengurusan itu,” tuturnya.

Kepengurusan ini muncul di tengah dualisme kepemimpinan PPP pasca-Muktamar X, yang digelar pada Sabtu, 27 September 2025, di Ancol, Jakarta.

Dalam muktamar tersebut, dua kubu mengklaim aklamasi Ketua Umum, yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Kericuhan sempat mewarnai proses muktamar, termasuk aksi saling dorong, adu mulut, hingga lempar kursi.

Meski demikian, kedua kubu kini saling mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan PPP ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.(*)

Berita Terkait

Pemkot Makassar Siapkan 67 Sekolah  Swasta Secara Gratis untuk Anak yang Tak Lolos Negeri
Wali Kota – Ketua TP PKK Makassar Bawa Sembako dan Genset untuk Warga Pulau Langkai dan Lanjukang
Dukung Penataan PKL dan Kota, Tiga Partai Non-Parlemen Siap Edukasi Masyarakat
Wali Kota Munafri Lantik 153 Imam Kelurahan, Dapat Insentif dan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
Anak Panti Asuhan di Makassar Akan Miliki Wali Sah Secara Hukum, Sidang Terpadu Digelar Agustus
Pendekatan Humanis – Berikan Solusi,  Lapak Penjual Kelapa di Area Benteng Rotterdam Bongkar Mandiri
Sukses Gelar IGS 2026, Prokopim Makassar Buktikan Standar Protokol Internasional
Lewat “The Taste and Craft of Makassar”, Dekranasda Promosikan Warisan Budaya ke Dunia

Berita Terkait

Jumat, 26 Juni 2026 - 18:24 WIB

Pemkot Makassar Siapkan 67 Sekolah  Swasta Secara Gratis untuk Anak yang Tak Lolos Negeri

Jumat, 26 Juni 2026 - 17:05 WIB

Wali Kota – Ketua TP PKK Makassar Bawa Sembako dan Genset untuk Warga Pulau Langkai dan Lanjukang

Jumat, 26 Juni 2026 - 11:24 WIB

Dukung Penataan PKL dan Kota, Tiga Partai Non-Parlemen Siap Edukasi Masyarakat

Kamis, 25 Juni 2026 - 20:43 WIB

Wali Kota Munafri Lantik 153 Imam Kelurahan, Dapat Insentif dan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Kamis, 25 Juni 2026 - 13:17 WIB

Anak Panti Asuhan di Makassar Akan Miliki Wali Sah Secara Hukum, Sidang Terpadu Digelar Agustus

Berita Terbaru