Komisi B DPRD Makassar Tindaklanjuti Aduan Soal Perizinan, Pajak, dan Parkir Kafe

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 2 Mei 2025 - 21:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALLOMAKASSAR.COM -Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Jumat, 2 Mei 2025, dengan mengundang pengelola kafe. RDP ini digelar merespons aduan masyarakat terkait perizinan usaha, kewajiban pajak, dan penataan parkir yang dianggap tidak tertata dengan baik.

Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyatakan forum ini sebagai langkah pengawasan sekaligus menindaklanjuti aspirasi warga. Ia menilai beberapa kafe di Makassar diduga mengabaikan kewajiban pajak dan menyebabkan kemacetan akibat pengelolaan parkir yang buruk.

“Kami menggelar RDP untuk mendalami aduan masyarakat. Beberapa kafe menjadi sorotan, dan kami akan memanggil seluruh pengelola kafe dan warung makan dalam rapat lanjutan,” ujar Ismail usai pertemuan.

Rapat ini juga dihadiri perwakilan Dinas Perdagangan, Plt Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Adi Rasyid Ali (ARA), dan sejumlah OPD terkait mitra Komisi B.

Ismail menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inspeksi mendadak beberapa waktu lalu menemukan pelanggaran pada tiga usaha sampel, mulai dari perizinan, pajak, hingga pengelolaan parkir.

“Semuanya bermasalah, baik izin, pajak, dan pengelolaan parkir yang tidak sesuai aturan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, ARA mengakui Perumda Parkir belum memiliki basis data yang memadai. Data yang akurat sangat penting untuk optimalisasi PAD, terutama dari sektor parkir.

“Kami belum memiliki database lengkap. Saya sudah instruksikan tim untuk mendata semua cafe, warung kopi, dan restoran di Makassar. Tanpa data, kerja kami tidak efektif,” ujarnya.

ARA juga menyatakan akan mereformasi sistem kerja juru parkir dengan menggunakan rompi khusus dan proses sertifikasi bagi para jukir.

“Rompi baru segera diluncurkan dan hanya jukir bersertifikat yang akan bertugas. Jika tidak mengenakan rompi, akan ada sanksi tegas,” pungkasnya.

Berita Terkait

Wali Kota Appi Sumbang 1.000 Sak Semen untuk Masjid Resopa, Tekankan Masjid Jadi Pusat Pembinaan Umat
Camat Ujung Pandang Turun Langsung Pantau Kerja Bakti dan Kesiapan Titik Penilaian Adipura
Makassar Skill Competition 2026, Appi: Kita Siapkan Chef Lokal Bersaing di Panggung Dunia
Wali Kota Appi Targetkan 1.005 RW Punya Bank Sampah, Investasi Keluarga Lewat Tabungan Emas
Diikuti 26 Provinsi, Kejuaraan Domino Nasional di Makassar Sediakan Hadiah Rp500 Juta
Wali Kota Appi Punya Ide Besar untuk UMKM, Nanas Lokal Barru Disiapkan Jadi Nastar Terbaik Sulsel
Digelar 20-22 November, Munafri-Aliyah Resmi Buka Ruang Edukasi Sejarah Kota Lewat Pameran Kearsipan di TSM
Achi Soleman Persembahkan Penghargaan Nasional dan Enam Terobosan di Disdik Makassar

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:08 WIB

Wali Kota Appi Sumbang 1.000 Sak Semen untuk Masjid Resopa, Tekankan Masjid Jadi Pusat Pembinaan Umat

Sabtu, 21 November 2026 - 16:05 WIB

Camat Ujung Pandang Turun Langsung Pantau Kerja Bakti dan Kesiapan Titik Penilaian Adipura

Sabtu, 21 November 2026 - 15:47 WIB

Makassar Skill Competition 2026, Appi: Kita Siapkan Chef Lokal Bersaing di Panggung Dunia

Sabtu, 21 November 2026 - 09:12 WIB

Wali Kota Appi Targetkan 1.005 RW Punya Bank Sampah, Investasi Keluarga Lewat Tabungan Emas

Sabtu, 21 November 2026 - 05:59 WIB

Diikuti 26 Provinsi, Kejuaraan Domino Nasional di Makassar Sediakan Hadiah Rp500 Juta

Berita Terbaru

Sulawesi Selatan

UMP Sulawesi Selatan Naik 7,98 Persen, Dari Rp3,9 Juta Jadi Rp4,2 Juta

Minggu, 22 Nov 2026 - 07:39 WIB