HALLOMAKASSAR.COM– Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan dalam proses penetapan upah minimun provinsi (UMP) harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (UU) dan pedoman teknis pemerintah pusat.
“Data statistik resmi juga menjadi landasan penting dalam proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum. Kami mengajak seluruh unsur yang hadir untuk menjaga dialog terbuka dan saling menghormati,” kata Sudirman pada Temu dan Silaturahmi Gubernur Sulsel Bersama Dewan Pengupahan, LKS Tripartit, Perangkat Daerah, dan Serikat Pekerja/Buruh, di Makassar.
Dia berharap Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi terukur, sementara pengusaha diharapkan menyampaikan kondisi usaha secara transparan, termasuk tantangan biaya, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Gubernur menjelaskan Pemerintah Provinsi Sulsel ingin lebih konkret dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja/buruh.
Menurutnya, pekerja/buruh merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.
Gubernur juga berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan dapat memahami kondisi, kebutuhan, serta aspirasi para pekerja/serikat buruh.
“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.
Gubernur Sulsel dalam kesempatan ini menekankan komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha penting untuk membangun kesepahaman dalam menentukan kebijakan pengupahan.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
