HALLOMAKASSAR.COM –Isu Wali Kota Makassar, Munafri ‘Appi’ Arifuddin hengkang dari Partai Golkar belakangan ini semakin menguat, dan dikaitkan bakal bergabung dengan Partai Demokrat.
Isu ini dibahas dalam diskusi politik dengan tema ‘Appi Hengkang atau Bertahan’ yang berlangsung di lantai 3 gedung Graha Pena, di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin, (21/9/2026). Narasumbernya diisi Direktur Profetik Institute Dr. Muhammad Asratillah dan Akademisi Unhas Dr. Rahmat Muhammad.
Asratillah mengatakan, Partai Golkar akan kesulitan mencari figur untuk menyamai prestasi Appi dalam membesarkan partai berlambang beringin di Makassar. Di mana, Wali Kota Appi mampu membawa Partai Golkar meraih enam kursi dan mendapatkan posisi Wakil Ketua I di DPRD Makassar pada Pileg 2024 lalu.
“Dan saat itu Pak Appi belum menjabat sebagai Wali Kota,” kata Asratillah mengenai prestasi Wali Kota Appi di Partai Golkar.
Menurut Asratillah, Wali Kota Appi memiliki loyalis cukup militan dan mampu dimobilisasi dalam membesarkan Partai Golkar. Maka dari itu, kata dia, jejaring dan mesin Partai Golkar secara tidak langsung akan ikut terintegrasi apabila Wali Kota Appi hengkang.
“Nah, kalau misalnya Partai Golkar Makassar itu mendapatkan 6 kursi dari jejaring tim politik dari Pak Appi yang dimasukkan ke Golkar, lalu Pak Appi itu berpindah ke partai lain, ya maka kemungkinan besar (ikut pindah). Dan saya tahu gerbong ini cukup loyal terhadap Pak Appi.
Gerbong itu dan jejaring politik Pak Appi itu juga akan ikut bermigrasi. Dan itu bisa menjadi persoalan bagi Golkar Makassar,” kata Asratillah.
Asratillah mengungkapkan, jika benar Wali Kota Appi hengkang, Partai Golkar akan kesulitan mempertahankan enam kursinya di DPRD Makassar. Pasalnya, figur tanpa power yang kuat memimpin Partai di Kota Makassar dipastikan akan keteteran.
Alasannya, kata dia, kontestasi politik di Kota Makassar pada Pileg 2029 nanti dipastikan semakin sengit. Apalagi sejumlah partai politik mulai menunjukkan kekuatannya, seperti Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia.
“Saya pikir agak sulitlah Golkar Makassar mempertahankan 6 kursi. Bisa, tapi perlu effort yang agak lebih ya untuk mempertahankan angka 6 kursi. Dan Makassar ini akan menjadi perebutan dari partai-partai besar, terutama partai berkuasa, karena barometer kemenangan di Sulawesi Selatan. Jantung lokasi pertarungan politik di Sulawesi Selatan. Menguasai Makassar berarti menguasai Sulawesi Selatan,” katanya.
Sementara Akademisi Universitas Hasanuddin, Dr. Rahmat Muhammad, menilai Partai Golkar Sulsel di bawah kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) tentu akan mempertimbangkan secara matang langkah – langkah politik menghadapi Pileg 2024. Tentu upaya mempertahankan Wali Kota Appi di Partai Golkar.
” Pak IAS kalau tentu dia pikirkan untuk ke depan, masih berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan Pak Appi. Karena, salah mengambil keputusan, dua-duanya rugi,” jelasnya.
Di samping itu, Wakil Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati, mengatatakan mengenai komunikasi antara DPP dengan Munafri Arifuddin selama ini berjalan baik. Apalagi, Demokrat dan Appi telah menjalin kerja sama politik sejak kontestasi Pilwali Makassar 2018 lalu.
“Kita dengan Pak Appi punya hubungan yang baik. Kami sudah bersama-sama sejak Pilwali Makassar 2018 sampai sekarang. Jadi sudah klop lah,” ujar Andi Nurpati belum lama ini.
Menurut Andi Nurpati, Partai Demokrat merupakan partai yang terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung, termasuk Wali Kota Appi. Hanya saja, kata dia, Appi masih berstatus sebagai kader Partai Golkar.
“Kami sangat welcome kalau dia gabung. Demokrat ini partai yang sangat terbuka. Tapi kan dia masih Golkar,” ucapnya.
Ia menjelaskan, apabila Appi bergabung dan ingin maju dalam Musda Demokrat Sulsel itu sah – sah saja. Asalkan, syarat – syarat terpenuhi sesuai ketentuan organisasi.
“Demokrat itu syarat utamanya untuk maju di Musda harus ber-KTA, kemudian mendapat dukungan minimal 20 persen pemilik suara untuk maju di Musda,” jelas Nurpati.
Menurutnya, peluang Appi maju di Musda tetap terbuka sepanjang resmi menjadi kader Partai Demokrat.
“Kalau Demokrat syaratnya harus ber-KTA. Kalau Appi bisa, tapi harus ber-KTA. Kalau dia mundur dari Golkar, kemudian ber-KTA Demokrat, itu bisa. Syaratnya harus ber-KTA,” tegasnya.(*)
