Oleh: Mashud Azikin (Pemerhati Persampahan, Anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar)
Sejak genderang program “Jelajah Sampah” ditabuh hari ini, Sabtu 27 Juni 2026 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dan akan menyusul di 14 kecamatan lainnya di Kota Makassar, ruang publik kita riuh oleh optimisme. Kita disuguhi angka-angka target, foto-foto seremonial warga yang memegang botol plastik, pameran kerajinan daur ulang, hingga penimbangan sampah hasil ploging. Di atas kertas, ini adalah sebuah lompatan progresif menuju Makassar Bebas Sampah 2029.
Namun, kenyataan di lapangan memaksakan sebuah paradoks yang menampar wajah kita semua: kita dipaksa telaten memilah di dapur, hanya untuk melihat semuanya dicampur kembali di dalam truk sampah.
Kritik terbesar dari gerakan “Jelajah Sampah” ini adalah ketidakselarasan antara edukasi di tingkat hulu domestik dan kesiapan sistem logistik di hilir. Kita kesana-kemari mengedukasi ibu-ibu rumah tangga untuk memisahkan sisa makanan, botol plastik, hingga sampah residu. Warga dituntut mengubah kebiasaan, meluangkan waktu, dan menyediakan wadah yang berbeda di rumah mereka masing-masing. Namun, kepalsuan ekologis (ecological insincerity) langsung mengintai ketika penjemputan tiba. Apa gunanya seorang warga dengan penuh kesadaran memisahkan sampah organik dan anorganik jika pada hari pengangkutan, armada truk atau motor sampah melumat dan menyatukan kembali semuanya ke dalam satu bak yang sama?
Pemilahan di tingkat rumah tangga yang tidak diimbangi dengan sistem transportasi tersegregasi adalah sebuah ilusi komitmen. Ia hanya melahirkan kelelahan psikologis bagi warga yang telah mencoba peduli, sekaligus menegaskan bahwa birokrasi kita baru siap secara wacana, belum secara infrastruktur. Pola “kumpul-angkut-buang” yang konvensional ternyata belum benar-benar bergeser, meskipun nama kegiatannya sudah berganti menjadi lebih keren.
Lebih jauh lagi, beban moral pengelolaan sampah ini sengaja digeser ke pundak masyarakat kecil. Kita sibuk menjejahi pemukiman warga untuk mengajarkan pembuatan eco-brick atau tas dari bungkus kopi instan—sebuah solusi sirkular yang mulia, tetapi berskala mikro. Sementara itu, di saat yang sama, industri skala besar terus membanjiri ruang domestik kita dengan kemasan plastik sekali pakai tanpa komitmen extended producer responsibility (tanggung jawab perluasan produsen) yang nyata di tingkat lokal. Warga diminta menyelesaikan masalah di ujung rantai konsumsi, sementara keran produksinya di hulu tetap dibiarkan terbuka lebar.
Jika DLH Kota Makassar benar-benar ingin mewujudkan esensi dari penjelajahan sampah ini, maka fokusnya harus digeser dari sekadar mengubah perilaku warga menjadi membenahi konsistensi sistem. Pemerintah kota harus memastikan bahwa pemilahan di dapur warga dihargai dengan penyediaan sekat-sekat pemisah pada armada angkutan, ketepatan jadwal angkut berdasarkan jenis sampah, serta pengaktifan kembali Bank Sampah Unit di tiap kelurahan agar mampu menyerap sampah anorganik secara digital dan berkelanjutan.
”Memilah di dapur, mencampur di truk” adalah potret nyata bahwa gerakan lingkungan kita masih berjalan setengah hati. Jelajah Sampah tidak boleh berhenti sebagai komoditas dokumentasi kinerja atau festival musiman yang menguap begitu anggarannya habis. Jika sistem transportasi dan pembuangan akhir kita ke TPA Tamangapa tidak segera dibenahi, maka kita tidak sedang menyelesaikan krisis. Kita hanya sedang menunda bencana ekologis dengan cara yang lebih rapi, melelahkan warga, dan penuh kepura-puraan.
Sudah saatnya kita menyelaraskan apa yang ada di dapur dengan apa yang ada di truk.
