HALLOMAKASSAR.COM –Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kabarnya menginginkan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan berlangsung secara aklamasi demi menjaga soliditas partai. Hanya saja keinginan tersebut perlu pertama matang.
Pakar politik dari Universitas Hasanuddin, Prof
Sukri Tamma, menilai aklamasi harus benar-benar merepresentasikan suara mayoritas pemilik hak suara di daerah, yakni, DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota.
Menurut Sukri, pernyataan Ketua Umum Golkar penting dimaknai sebagai upaya menjaga persatuan internal partai, bukan sebagai bentuk tekanan terhadap kader.
“Saya kira penting untuk menjaga soliditas, aklamasi adalah sebuah pilihan. Bukan kemudian menekan, tapi itu merepresentasi keinginan sebagian besar atau kalau bisa semua dari kader internal yang mestinya, hasilnya itu kalau aklamasi dan betul-betul dengan kondisi objektif artinya siapa pun yang terpilih bisa diterima langsung semua kader,” ujar Sukri Tamma, Selasa, (19/5/2026).
Ia menilai kondisi tersebut akan berdampak positif terhadap kepemimpinan Golkar Sulsel ke depan, terutama dalam penyusunan kepengurusan dan strategi partai menghadapi kontestasi politik 2029.
“Ini punya implikasi kepada ketua terpilih nantinya akan menyusun kepengurusan, menyusun strategi, sementara Golkar bebannya mencoba meraih kembali posisi pertama setelah sekian lama menang terus di Sulsel. Baru pemilu kemarin kursi ketua DPRD Sulsel diambil alih oleh NasDem,” katanya.
Sukri menegaskan, aklamasi sebaiknya dimaknai sebagai representasi dukungan mayoritas DPD II kabupaten/kota selaku pemilik suara dalam Musda Golkar Sulsel.
“Jadi kalau saya aklamasi itu (arahan Bahlil) harus dimaknai sebagai representasi sebagain besar atau kalau bisa semua DPD II selaku pemilik suara di Musda Golkar Sulsel,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dinamika dukungan terhadap figur calon ketua, termasuk dukungan kepada Munafri Arifuddin atau Appi yang disebut mendapat dukungan mayoritas DPD II.
“Jadi kalau misalnya bukan Appi, dalam kondisi misalnya yah, yang mengklaim 21 DPD II mendukung, saya kira akan ada risikonya. Aklamasi itu akan minor, memang aklamasi, tapi tidak didukung oleh mayoritas DPD II,” katanya.
Menurut dia, aklamasi yang sesuai dengan aspirasi kader akar rumput akan mempermudah proses konsolidasi partai setelah Musda selesai digelar.
“Sebaiknya, kalau memang aklamasi, harus dipahami sebagai keinginan objektif kader akar rumput di daerah,” ujarnya.
“Tentu dengan aklamasi, kader yang berpontesi (masuk bursa calon) tinggal diakomdasi dalam kepengurusan. Pasca Musda, pengurusbisa segera terbentuk dan tidak ada lagi membuang energi untuk konsolidasi internal karena semua bersatu mendukung yang terpilih,” lanjutnya.
Sukri juga mengingatkan agar Golkar tidak terlalu lama menghabiskan waktu untuk persoalan internal, sementara partai lain telah bergerak melakukan konsolidasi menghadapi pemilu.
“Kalau ini tidak segera selesai, ini seolah Golkar membuang waktu. partai lain sudah (konsilidasinya) jalan sejak beberapa waktu lalu untuk menuju pemilu. Sementara Golkar masih bekutat soal pemilhan ketua,” katanya.
Ia menambahkan bahwa jika aklamasi memang ditujukan untuk menjaga soliditas, maka keputusan tersebut harus benar-benar mencerminkan dukungan mayoritas pengurus DPD kabupaten/kota.
“Kalau misalnya memag aklamasi ditujukan untuk memastikan agar solid mestinya merepresentasikan keinginan objektif dari dukungan para pengurus DPD kabupaten kota. Karena sekali lagi, ini bukan hanya pada saat pemilihan tapi bagaimana pasca pemilihan supaya ketua terpilih, karena didukung oleh sebagian besar pengurus tentu akan lebih mudah menggerakkan mesin partai untuk mencapai tujuan partai dan tidak terbebani oleh urusan konflik internal,” ujarnya.
“Artinya jika memang Appi yang didukung mayoritas atau 21 DPD 2 pemilik suara itu, saya kira ini mestinya bisa jadi pertimbangan ketua umum untuk aklamasi, kalau memang pemaknaan aklamasi itu objektif merepresentasikan mayoritas dukungan akar rumput di Sulsel,” sambungnya.
Sebelumnya, Plt Ketua Golkar Sulsel, Muhidin M Said mengaku Musda Golkar Sulsel siap digelar usai konsolidasi rampung dan seluruh DPD II Golkar kabupaten/kota telah kompak.
Dia meminta kader Golkar di Sulsel mengedepankan dialog untuk musyawarah mufakat di Musda untuk melahirkan Ketua Golkar Sulsel aklamasi seperti provinsi lainnya.
“Ke depan kita harus lebih solid, kalau ada problem sampaikan dengan hati yang jernih dan kepala dingin. Mari kita berdiskusi dan berdialog. Ketum minta semua Musda agar aklamasi,” kata Muhidin saat melakukan konsolidasi internal di Soppeng baru – baru ini.(*)
