HALLOMAKASSAR.COM –Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) terus berupaya menyerap aspirasi bernagai kalangan untuk pembenahan institusi kepolisian.
Anggota KPRP, Mahfud Md, menyebut setidaknya dua faktor menjadi penghambat percepatan reformasi Polri, yakni, politik dan kepemimpinan.
“Pertama, Polri mulai bermasalah ketika unsur politik masuk terlalu jauh ke dalam tubuh institusi. Kedua, persoalan kepemimpinan (leadership),” kata Mantan Menkopolhukam itu usai melakukan diskusi reformasi Polri di Universitas Hasanuddin Makassar, Selasa, (16/12/2025).
Menurutnya, kunci untuk memperbaiki pelayanan publik di institusi kepolisian dengan menjauhkan pemimpinnya dari keterlibatan politik.
“ Jika pimpinan tidak terkontaminasi politik, maka ke bawah pun akan bersih. Itu kuncinya, politik dan kepemimpinan,” terangnya.
Selain itu, Mahfud mengaku pihaknya telah melakukan pemeriksaan terkait permasalahan yang menjadi sebab masyarakat tidak terlindungi.
“Secara struktural dan regulatif, sebenarnya Polri sudah cukup baik. Lalu mengapa masih terjadi berbagai persoalan? Yang terlihat rusak itu antara lain praktik pemerasan, kriminalisasi, hedonisme, flexing, kolaborasi dengan kejahatan, dan sebagainya. Akibatnya, masyarakat tidak terlindungi,” terangnya.
Menurut Mahfud, polri sudah cukup baik dalam hal melindungi, mengayomi, dan melayani. Namun, menjadi sorotan penegakan hukumnya.
“Kalau melayani, melindungi, dan mengayomi, masyarakat relatif masih menilai cukup baik. Namun, penegakan hukum ini masih compang-camping, terutama ketika bersinggungan dengan dunia bisnis dan kepentingan tertentu,” ungkapnya.
Baca Juga:
Gubernur Sulsel Paparkan Capaian Digitalisasi Keuangan di Forum Nasional FEKDI x IFSE 2026
Korlantas Polri Luncurkan Kios SIM, Perpanjang SIM Secara Mandiri
BPBD Makassar Salurkan 5,1 Juta Liter Air Bersih, Jangkau 97 Ribu Jiwa di 62 Kelurahan
Ia menekankan Komisi Percepatan Reformasi Polri ini tidak sedang melakukan reformasi kembali, melainkan melakukan percepatan reformasi pelayanan publik dari Polri itu sendiri.
Oleh karena itu, pihaknya melakukan kunjungan ke beberapa daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan secara bertahap akan memperbaiki beberapa pelayanan publik Polri.
“Perlu saya luruskan, kita tidak sedang melakukan reformasi Polri, karena reformasi itu secara formal sudah selesai, yang kita lakukan sekarang adalah percepatan reformasi pelayanan publik,” tegasnya.(*)
