HALLOMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin turut menghadiri kegiatan silaturahmi bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang dihadiri Kepala Daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, Sabtu (18/4/2026). Silaturahmi inj berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar.
Dari jajaran Pemerintah Kota Makassar, Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri.
Andi Bukti Jufri menilai kegiatan tersebut sangat penting sebagai penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah pusat, sebagaimana dipaparkan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf.
“Poin-poin yang disampaikan Pak Mensos tadi meliputi penguatan data DTSEN, program Sekolah Rakyat, serta upaya percepatan penurunan angka kemiskinan,” ujar Andi Bukti.
Dia menekankan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi instrumen krusial dalam menghadirkan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyaluran bansos.
“DTSEN ini penting supaya kita memiliki data yang benar-benar akurat. Saat ini, kami juga sementara mempersiapkan piloting digitalisasi data bantuan sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Bukti mengungkapkan bahwa tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui bimbingan teknis (bimtek).
Ia berharap, melalui langkah tersebut, kualitas data penerima bansos di Kota Makassar semakin valid, sehingga program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Setelah proses bimtek rampung, kita akan langsung bergerak melakukan pendataan di lapangan,” tambahnya.
Diketahui, dalam forum pertemuan tersebut, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Sosial, mulai dari rencana sekolah rakyat, penyaluran bantuan sosial (bansos), hingga penguatan sistem data terpadu melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menjelaskan, saat ini pengelolaan data bansos dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut terus diperbarui guna memastikan akurasi penerima manfaat.
“Dengan sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran, seperti bantuan,” ujarnya.
Gus Ipul menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan.
Ia juga memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan apabila merasa berhak menerima bantuan.
“Mekanisme usul sanggah, kata dia, menjadi bagian dari sistem pengawasan terbuka yang disiapkan pemerintah,” tuturnya. (*)
