Wakpolri Akui Damkar Lebih Cepat Respon dari Polisi

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 19 November 2025 - 07:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALLOMAKASSAR.COM– Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, mengakui kepolisian masih lambat memberikan respon aduan masyarakat dibandingkan Pemadam Kebakaran (Damkar).

Sehingga membuat masyarakat lebih memilih mengadukan masalah ke Damkar daripada ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

“Di bidang SPKT dalam laporan masyarakat lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit, ini juga harus kami perbaiki,” kata Dedi di dalam Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dedi mengatakan dirinya memaklumi apabila masyarakat lebih suka melaporkan masalahnya kepada Damkar. Hal ini lantaran pelayanan call center 110 dinilai lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar, karena damkar quick response-nya cepat,” terangnya.

Dedi juga membeberkan penegakkan hukum (Gakkum) dan pelayanan publik masih menjadi catatan merah untuk Polri.

Dedi pun mengungkap pihaknya menggandeng Litbang Kompas guna menilai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum (gakkum), dan pelayanan publik. Dalam hal ini, diakui Dedi memang masih perlunya perbaikan lantaran penilaian kinerjanya masih buruk.

“Gakkum dan pelayanan publik menjadi catatan merah bagi kami, harus kami perbaiki. Ini di bulan Februari, Maret, April kami sudah menemukan hal tersebut. Inilah langkah-langkah ini harus segera kami perbaiki,” kata Dedi.

Dedi menyebut temuan tersebut sebagaimana sesuai dengan akumulasi dari hasil riset, pengaduan masyarakat, dan evaluasi internal. Polri melihat persoalan itu dari dua perspektif, seperti invert looking atau sisi masyarakat, dan out of looking atau sisi internal.

“Dari invert looking, masyarakat melihat ada 11 permasalahan yang harus diselesaikan oleh polisi, balk itu kekerasan, pungli, kemudian penggunaan kekuatan secara berlebihan dan lain sebagainya,” katanya.(*)

Berita Terkait

Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet, Menteri Lingkungan Hidup Berganti
Hamka B Kady Minta Implementasi UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Diawasi
Cadangan Beras Bulog Tembus 5 Juta Ton, Waka DPD RI: Fondasi Swasembada Pangan
Peran JK Membuka Jalan ‘Tangga Politik’ Jokowi dan Menyiapkan Logistik
Pemerintah Target Groundbreaking 5 PSEL Juni 2026 nanti
Projo Sulsel Apresiasi Mentan Amran Berhasil Cetak Rekor Stok Cadangan Beras 4,8 Juta Ton
Kemenhaj – Kemenimipas Perkuat Layanan Haji 2026
Indonesia Akan Impor Minyak dan LPG dari Rusia

Berita Terkait

Senin, 27 April 2026 - 16:12 WIB

Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet, Menteri Lingkungan Hidup Berganti

Minggu, 26 April 2026 - 11:38 WIB

Hamka B Kady Minta Implementasi UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Diawasi

Jumat, 24 April 2026 - 09:56 WIB

Cadangan Beras Bulog Tembus 5 Juta Ton, Waka DPD RI: Fondasi Swasembada Pangan

Kamis, 23 April 2026 - 09:25 WIB

Peran JK Membuka Jalan ‘Tangga Politik’ Jokowi dan Menyiapkan Logistik

Kamis, 23 April 2026 - 09:08 WIB

Pemerintah Target Groundbreaking 5 PSEL Juni 2026 nanti

Berita Terbaru