HALLOMAKASSAR.COM– Pemerintah Kota Makassar, terus mendorong seluruh jajaran SKPD untuk bekerja optimal sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sekaligus menghadirkan program-program nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Salah satu fokus yang kini diperkuat adalah pembangunan berbasis lingkungan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan aspek ketahanan pangan dan pengelolaan sampah di tingkat wilayah.
Dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Kota Makassar, didorong sebagai leading sector untuk mengakselerasi program strategis berbasis urban farming di setiap kelurahan, secara maksimal.
“Kita perlu maksimalkan program urban farming di semua wilayah, maka keterlibatan aktif kelompok masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, dalam pembangunan di tingkat lorong,” jelas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Minggu (12/4/2026).
Appi menegaskan, program urban farming ini tidak sekadar mendorong masyarakat memanfaatkan lahan sempit menjadi produktif, tetapi juga dirancang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah rumah tangga.
Melalui pendekatan ini, sampah organik diolah menjadi kompos yang kemudian dimanfaatkan kembali untuk mendukung kegiatan pertanian perkotaan.
Dengan konsep tersebut, pemerintah tidak hanya menargetkan peningkatan ketersediaan pangan skala rumah tangga, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Urban farming diharapkan menjadi solusi ganda, mengurangi volume sampah sekaligus memperkuat kemandirian pangan warga di tengah dinamika perkotaan,” imbuh Appi.
Orang nomor satu Kota Makassar itu, mendorong kemandirian pangan berbasis masyarakat seperti pemanfaatan lahan sempit dengan konsep pertanian perkotaan (urban farming).
“Tentu, urban farming adalah salah satu upaya untuk berkontribusi dalam kemandirian pangan,” tuturnya.
“Kita bisa memanfaatkan keterbatasan lahan dengan pengetahuan serta ketelatenan,” lanjutnya.
Munafri Arifuddin mengatakan program Urban Farming yang telah dijalankan di Kota Makassar cukup sukses. Bahkan, beberapa wilayah di Kota Makassar sudah bisa menciptakan ekosistem pemenuhan gizi dan ekonomi lokal.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh langsung aspek kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Baca Juga:
Gubernur Sulsel Bicara Soal Penanganan ATS di Pusat, Harap Kolaborasi Semua Pihak
Pemkot Makassar Gandeng LAN RI Kaji TPP ASN dan Skema Pengupahan PJLP
Menurutnya, setiap kelompok masyarakat dapat diberi tanggung jawab membina minimal dua lorong, bekerja sama dengan lurah serta RT/RW setempat untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan tertata.
Program yang didorong adalah pengembangan urban farming di setiap kelurahan, yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah.
Munafri menyebut, konsep ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi solusi pengurangan sampah berbasis masyarakat.
Ia mencontohkan model peternakan skala kecil yang mampu menghasilkan telur setiap hari dengan sistem pengelolaan limbah yang tidak menimbulkan bau, bahkan dapat diterapkan di lahan terbatas.
“Sekarang beternak ayam tidak butuh lahan luas. Dengan sistem yang baik, bisa produktif dan ramah lingkungan,” terangnya.
Untuk mendukung program tersebut, Munafri meminta DP2 agar berkoordinasi dengan Dewan Lingkungan agar kelompok masyarakat mendapatkan pendampingan dan fasilitas yang memadai.
Baca Juga:
Baznas RI Kawal Seleksi Capim Baznas Makassar, Fokus pada Kompetensi dan Integritas
Etape Pertama GEAR Ultimate Ride Celebes Expedition Dimulai, Star di Yamaha Sentral Makassar
Ia juga mengimbau DP2 dan pihak Kecamatan untuk membangun kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna memperkuat pembiayaan dan pengembangan program berbasis masyarakat.
Lebih jauh, Munafri menargetkan sistem pengelolaan sampah di Makassar dapat ditingkatkan hingga minimal 95 persen terkelola dengan baik.
Saat ini, capaian tersebut dinilai masih belum optimal dan bahkan belum menyentuh angka 70 persen secara maksimal.
“Biaya yang kita keluarkan harus sebanding dengan hasil. Target kita, minimal 95 persen sampah harus terkelola,” tegasnya.
Munafri juga meminta camat dan lurah untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan, memantau kondisi wilayah, serta memperkuat kegiatan bersama masyarakat, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga kebersihan dan pemberdayaan lingkungan.
“Sering-sering turun ke wilayah. Lihat langsung, bangun kegiatan bersama masyarakat. Itu yang akan membuat perubahan nyata,” pungkasnya. (*)
