Pegiat Pemilu Tekankan Pengawasan Partisipatif sebagai Gerakan Sosial, Bukan Sekadar Tugas Lembaga

HALLOMAKASSAR.COM – Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu mendapat penekanan penting dari sisi pemberdayaan komunitas.

Dalam sesi P2P yang digelar Bawaslu Sulsel, akademisi dan pegiat pemilu Dr. Sy. Raehana, menegaskan bahwa penguatan jaringan kolaboratif dan pemberdayaan komunitas adalah fondasi utama untuk memastikan terciptanya pemilu yang berintegritas dan inklusif.

Dr. Raehana menyampaikan pandangannya bahwa pengawasan partisipatif tidak boleh hanya dipandang sebagai strategi teknis, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi.

“Penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan partisipatif merupakan fondasi utama untuk memastikan terciptanya pemilu yang berintegritas dan inklusif,” ujar Dr. Sy. Raehana, Selasa, (18/11).

Pengawasan Partisipatif sebagai Gerakan Sosial
Menurut Dr. Raehana, melalui jaringan kolaboratif yang solid serta komunitas yang berdaya, proses pengawasan tidak hanya terbatas pada tugas lembaga pengawas, tetapi akan berkembang menjadi gerakan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan aktif warga, peningkatan kapasitas lokal, dan sinergi antar-aktor memainkan peran krusial.

Hal ini memungkinkan deteksi dini pelanggaran yang lebih efektif di lapangan. Sekaligus, upaya ini berfungsi untuk membangun budaya politik yang sehat dan bertanggung jawab.

Dr. Raehana menyimpulkan, penguatan jejaring dan pemberdayaan komunitas adalah kunci keberlanjutan proses elektoral, baik di tingkat lokal maupun nasional. Upaya ini memastikan bahwa kualitas demokrasi terus terjaga melalui pengawasan yang inklusif dan transparan.

Keterangan Dr. Raehana ini melengkapi materi dalam P2P Bawaslu yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat agar semakin berdaya dan aktif dalam mengawal proses demokrasi.(*)