NU Angka Bicara Soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 7 November 2025 - 08:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALLOMAKASSAR.COM-Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) menanggapi rencana Pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Gus Mus menyatakan keberatannya terhadap rencana tersebut.

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus dikutip dari website NU Online, Jumat (7/11/1025).

Ia menceritakan banyak ulama pesantren dan NU diperlakukan tidak adil selama Soeharto berkuasa.

“Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” cerita Gus Mus.

“Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah diminta jadi penasehat Golkar Jawa Tengah. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” tambahnya.

Gus Mus menjelaskan, banyak ulama dan pejuang bangsa yang memiliki jasa besar, tetapi keluarganya tidak pernah mengusulkan gelar pahlawan untuk mereka. Hal ini dilakukan untuk menjaga keikhlasan amal kebaikan almarhum. “Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” jelas Rais Aam PBNU 2014-2015 itu.

Gus Mus menilai orang NU yang setuju Soeharto sebagai pahlawan menunjukkan kurangnya pemahaman sejarah.

“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegas kiai yang menamatkan studinya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta itu.(*)

Berita Terkait

Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet, Menteri Lingkungan Hidup Berganti
Hamka B Kady Minta Implementasi UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Diawasi
Cadangan Beras Bulog Tembus 5 Juta Ton, Waka DPD RI: Fondasi Swasembada Pangan
Peran JK Membuka Jalan ‘Tangga Politik’ Jokowi dan Menyiapkan Logistik
Pemerintah Target Groundbreaking 5 PSEL Juni 2026 nanti
Projo Sulsel Apresiasi Mentan Amran Berhasil Cetak Rekor Stok Cadangan Beras 4,8 Juta Ton
Kemenhaj – Kemenimipas Perkuat Layanan Haji 2026
Indonesia Akan Impor Minyak dan LPG dari Rusia

Berita Terkait

Senin, 27 April 2026 - 16:12 WIB

Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet, Menteri Lingkungan Hidup Berganti

Minggu, 26 April 2026 - 11:38 WIB

Hamka B Kady Minta Implementasi UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Diawasi

Jumat, 24 April 2026 - 09:56 WIB

Cadangan Beras Bulog Tembus 5 Juta Ton, Waka DPD RI: Fondasi Swasembada Pangan

Kamis, 23 April 2026 - 09:25 WIB

Peran JK Membuka Jalan ‘Tangga Politik’ Jokowi dan Menyiapkan Logistik

Kamis, 23 April 2026 - 09:08 WIB

Pemerintah Target Groundbreaking 5 PSEL Juni 2026 nanti

Berita Terbaru