Munafri Tegaskan Jabatan Bukan Transaksi, Tapi Amanah Rakyat

HALLOMAKASSAR.COM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, melantik dan mengambil sumpah/janji sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemkot Makassar di Kantor Balai Kota, Selasa (9/9/2025).

Pelantikan ini terbilang istimewa. Selain mengukuhkan sembilan pejabat yang sebelumnya berstatus Pelaksana Tugas (Plt), momen tersebut juga berlangsung pada tanggal cantik, 9 September, sehingga menambah kesan bersejarah.

Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa Mahmud, Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika, Dandim 1408 Makassar Kolonel Inf Franki Susant, serta jajaran Forkopimda.

Usai melantik 9 pejabat baru, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melakukan pertemuan tertutup atau briefing bersama bawahannya yang baru dilantik, di ruangan kerja Wali Kota.

Munafri menyampaikan apresiasi sekaligus harapan besar kepada pejabat baru agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Alhamdulillah, seluruh pejabat eselon II di Kota Makassar kini sudah terisi secara definitif. Saya berharap mereka semua mampu menjalankan amanah dengan baik dan fokus pada pelayanan masyarakat,” tutur Appi, usai pelantikan.

Dalam momentum pelantikan sembilan pejabat definitif lingkup Pemerintah Kota Makassar, Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya menjaga integritas birokrasi. Ia memastikan setiap proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik jual-beli jabatan.

Munafri menekankan, jabatan di pemerintahan adalah amanah sekaligus tanggung jawab besar kepada masyarakat, bukan ruang untuk kepentingan pribadi.

Karena itu, ia berkomitmen menghadirkan sistem yang bersih agar pejabat yang benar-benar berkompeten mendapat tempat sesuai kapasitasnya.

Munafri memastikan, pengisian jabatan di lingkup Pemkot Makassar akan berjalan secara transparan dan bebas dari praktik jual-beli jabatan.

“Selama saya ada di sini, tidak boleh ada yang namanya transaksional dalam jabatan. Kita ingin orang-orang yang berkemampuan mendapat tempat yang tepat, bukan karena transaksi. Itu janji saya,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Appi juga menepis anggapan bahwa proses pelantikan berlangsung terburu-buru, mengingat pengumuman baru dilakukan sehari sebelumnya.

“Kalau bisa cepat, kenapa harus ditunda? Justru dengan cepat, para pejabat bisa segera berkonsolidasi di tempat barunya masing-masing,” jelasnya.

“Logikanya sederhana, tidak mungkin kita lakukan ini kalau aturan-aturan dari BKN tidak terpenuhi,” tambah dia.

Ia menambahkan, proses pelantikan pejabat eselon II akan berdampak pada pergeseran di level bawah, termasuk jabatan sekretaris OPD maupun lurah yang otomatis kosong setelah pejabatnya naik.

Ini bagian dari dinamika organisasi. Memang tidak mudah mencari orang yang tepat, karena semua harus saling mensupport.

“Kami akan segera melakukan seleksi internal untuk mengisi jabatan yang kosong agar putaran birokrasi tetap berjalan maksimal,” ungkapnya.

Dengan pelantikan ini, struktur birokrasi Pemkot Makassar semakin lengkap. Selanjutnya, proses pengisian jabatan sekretaris hingga lurah akan segera dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Terkait adanya dua pejabat yang bergeser posisi, yakni di Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan (Damkarmat) serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Munafri menegaskan bahwa keputusan diambil berdasarkan scoring tim penilai.

“Kita melihat hasil dari scoring yang disampaikan tim, lalu kita mengambil keputusan. Itu semua dilakukan agar mereka bisa lebih maksimal melaksanakan tugasnya,” jelasnya.***