Oleh: Taqwa Bahar, Wakil Ketua Pemuda ICMI Sulsel
Akhir tahun 2025 ini menjadi momentum penting untuk menakar arah dan capaian awal kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Pasangan yang dikenal dengan akronim MULIA ini memasuki tahun pertama masa jabatannya dengan beban ekspektasi publik yang tinggi, terutama setelah Pilkada 2024 yang diwarnai janji-janji politik konkret dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Umumnya, tahun pertama kerap menjadi penentu persepsi publik. Pada fase inilah menjadi momentum penting mengenai janji kampanye sekadar retorika atau benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata.
Sejumlah langkah awal MULIA telah menunjukkan keseriusan pemerintah kota untuk membuktikan komitmen tersebut.
Mulai realisasi sambungan pipa PDAM gratis bagi warga kurang mampu telah menjadi salah satu kebijakan yang langsung dirasakan manfaatnya.
Mengingat, akses air bersih bukan hanya soal fasilitas, tetapi menyangkut kualitas hidup, kesehatan, dan keadilan sosial. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah kota kepada kelompok masyarakat yang selama ini berada di lapisan paling rentan.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah kebijakan sampah gratis. Di tengah persoalan klasik perkotaan terkait kebersihan dan lingkungan, kebijakan ini memberi dua pesan sekaligus: meringankan beban ekonomi warga serta mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya pengelolaan sampah. Jika dibarengi dengan sistem yang tertib dan edukasi berkelanjutan, kebijakan ini berpotensi menjadi fondasi perubahan perilaku warga kota.
Di sektor pendidikan, program seragam gratis memperlihatkan upaya Pemkot Makassar mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Meski terlihat sederhana, biaya seragam kerap menjadi beban tersendiri bagi keluarga kurang mampu. Kebijakan ini memberi sinyal bahwa pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar urusan administratif.
Sementara itu, dimulainya rancangan pembangunan Stadion Untia menunjukkan visi pembangunan jangka menengah yang mulai dijalankan. Stadion bukan hanya simbol infrastruktur olahraga, tetapi juga berpotensi menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan kebanggaan kota. Tantangannya adalah memastikan proyek ini berjalan transparan, tepat waktu, dan benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat, bukan sekadar proyek prestise.
Meski demikian, keberhasilan tahun pertama tentu tidak boleh membuat pemerintah kota berpuas diri. Konsistensi pelaksanaan, pengawasan kebijakan, serta keberanian melakukan evaluasi tetap menjadi kunci.
Optimis bahwa program-program awal ini mampu berkelanjutan dan berkembang. Apalagi kinerja pemerintahan MULIA cukup progresif dalam mengimplementasikan janji politiknya.
Tahun pertama telah memberi sinyal positif bahwa janji politik MULIA bukan sekadar slogan. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada menjaga ritme kerja, memperluas dampak kebijakan, serta memastikan seluruh program berpijak pada kepentingan publik.
Di titik inilah kepemimpinan akan diuji: bukan hanya pada janji yang ditepati, tetapi pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat Makassar secara berkelanjutan.(*)
