HALLOMAKASSAR.COM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Sosialisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLP) di Hotel Novotel Makassar, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah untuk Integrasi Layanan Publik pada Makassar Super Apps.”
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muhammad Roem, menekankan pentingnya setiap OPD memiliki operator yang menangani urusan digitalisasi.
“Saya selalu minta kepada kepala OPD, bapak dan ibu sekalian, agar menetapkan operator atau orang yang menangani soal digitalisasi atau produk digital di OPD,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu penting karena setiap produk dan kebijakan saling berkaitan satu sama lain.
“Satu produk atau satu kebijakan pasti terkait dengan kebijakan lain, seperti SPLP yang kita bahas hari ini,” tambahnya.
Roem berharap, melalui forum ini, seluruh OPD bisa menyatukan arah dan memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan layanan digital.
“Forum ini diharapkan membangun sinergi dan komitmen bersama untuk memperkuat interoperabilitas sistem serta menyatukan standar data,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pengembangan Lontara Plus sebagai wajah pelayanan publik digital Kota Makassar yang modern dan inklusif.
Baca Juga:
Merasa Nama Baiknya Dicemarkan, Hamzah Ahmad Tempuh Jalur Hukum
DKPP, Unhas, dan UMI Bedah Integritas Penyelenggara Pemilu di Makassar
Roem yang juga menjadi pembicara turut membahas perkembangan Lontara Plus, terutama dalam hal pengaduan masyarakat. Ia menekankan pentingnya merespons aduan warga dengan cepat dan tuntas.
“Setiap aduan masyarakat harus direspons maksimal, mulai dari admin hingga penanganan di lapangan,” tegasnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan Sekretaris Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Sulsel, Sultan Rakib, sebagai narasumber yang membagikan pandangan tentang penguatan sistem layanan digital daerah.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terus terbangun kolaborasi antar-OPD guna mewujudkan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan bagi masyarakat.(*)
