HALLOMAKASSAR.COM – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah mendampingi langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dalam kunjungan pemerinthaan di Jakarta.
Ini adalah, upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong kemajuan daerah melalui penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat terus diwujudkan secara konsisten melalui langkah-langkah nyata dan terukur.
Kunjungan strategis ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, menyambangi Kemendagri RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Kehadirannya disambut langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, yang baru Dr. Cheka Virgowansyah.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Dalam silaturahmi tersebut, keduanya membahas berbagai isu strategis serta peluang kolaborasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan Kota Makassar ke depan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan bahwa pertemuannya dengan Ditjen Otda Kemendagri Cheka Virgowansyah, merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus langkah strategis memperkuat kolaborasi pemerintahan ke depan.
Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi mengunjungi tersebut secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada Cheka Virgowansyah yang baru saja dilantik dan dipercaya mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
“Pertemuan ini bagian dari silaturahmi. Pak Ditjen Otda yang baru, sehingga saya datang untuk menyampaikan ucapan selamat, sekaligus berdiskusi mengenai peluang kerja sama ke depan,” ujar Munafri Arifuddin.
Menurut Appi, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu strategis terkait penguatan jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia menilai, sinergi yang solid sangat dibutuhkan agar program pembangunan dan penguatan kapasitas ASN dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami membicarakan peluang dan kerja sama untuk memperkuat jalannya pemerintahan ke depan. Kota Makassar tentu membutuhkan kerja sama dan perhatian dari pemerintah pusat, agar bisa saling menguatkan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan,” jelasnya.
Appi menambahkan, sebagai salah satu kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar memiliki peran strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan, regulasi, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat.
“Pertemuan ini sangat kami harapkan, menjadi kunci dalam memastikan kebijakan daerah berjalan seiring dengan arah pembangunan nasional,” harpa Appi.
Tak hanya itu, melanjutkan rangkaian agenda strategisnya dengan melakukan pertemuan langsung bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Agus Fatoni.
Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, Pemkot Makassar terus aktif membangun komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga strategis guna memastikan setiap kebijakan daerah sejalan dengan regulasi nasional serta mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.
Wali Kota Munafri menekankan bahwa pertemuan ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat.
“Kami bertemu dengan Pak Agus Fatoni (Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri) RI, untuk mendiskusikan beberapa hal strategis keberlanjutan pembangunan kota,” ujar Munafri Rabu (28/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menyampaikan bahwa diskusi bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah membahas sejumlah isu penting yang berkaitan langsung dengan konektivitas kebijakan pusat dan daerah, serta dukungan fiskal Pemerintah Pusat terhadap pembangunan Kota Makassar.
“Kami membahas bagaimana menjaga keuangan daerah. Khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berkelanjutan, dan berpihak pada percepatan pembangunan di Kota Makassar,” jelasnya.
Ia menjelaskan, pembahasan pertama difokuskan pada sistem dan skema keuangan daerah ke depan. Hal ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran dapat tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan riil daerah, serta mendukung program prioritas pembangunan.
Lebih lanjut, Munafri menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026.
Menurutnya, menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi Pemerintah Kota Makassar, untuk semakin mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada saat ini.
“Dengan kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, kami di daerah dituntut untuk lebih cermat, efektif, dan inovatif dalam mengelola APBD agar tetap mampu mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik,” ungkapnya.
Agenda penting lainnya adalah undangan resmi kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk berkunjung ke Kota Makassar.
Munafri berharap Agus Fatoni dapat secara langsung memberikan arahan dan pembekalan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Makassar terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.
“Kami meminta waktu kesediaan pak Dirjen Keuangan untuk berkunjung ke Makassar, berikan pemahaman dan penguatan bagi ASN dalam hal pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya. (*)
