HALLOMAKASSAR.COM-Wali Kota Makassar, Munafri ‘Appi’ Arifuddin, memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan ‘becak payabo’ yang kerap menghiasi sejumlah ruas jalan protokol di kota daeng.
Sebab, Keberadaan ‘becak payabo’ semakin marak dan kerap menimbulkan kemacetan serta meresahkan pengguna jalan.
Appi menegaskan, pemerintah kota akan melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap aktivitas ‘becak payabo’ agar tidak lagi mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Yang penting bisa diatur supaya lalu lintas tidak macet. Yang kita awasi jangan sampai terlalu keluar ke jalanan. Itu pasti akan dibatasi, dan ke depan tidak boleh lagi seperti sekarang,” kata Ketua Golkar Makassar itu kepada wartawan, Kamis, (19/3/2026).
Ia menjelaskan, fenomena ‘becak payabo’ cukup banyak ditemukan di Makassar dengan karakteristik berbeda dari becak konvensional. Becak tersebut umumnya membawa berbagai barang, seperti botol plastik dan barang bekas lainnya. Bahkan kerap digunakan sebagai tempat tinggal di jalanan.
Appi mengungkapkan, pernah menemukan ‘becak payabo’ yang membawa anak kecil hingga bayi saat berada di jalan raya, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari sisi keselamatan.
“Ini mirip fenomena manusia gerobak di Jakarta, tapi bentuknya becak. Bahkan ada yang menginap di jalan, dan pernah saya minta untuk diangkut karena ada anak bayi ikut,” katanya.
Appi menyebut telah menginstruksikan Dinas Sosial Kota Makassar untuk melakukan pendataan terhadap keberadaan ‘becak payabo’. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian dari mereka merupakan pendatang baru dari luar daerah.
“Ada yang baru tiga hari datang dari luar Makassar, ada juga yang baru seminggu. Ini harus cepat diantisipasi untuk memastikan tidak boleh lagi seperti itu,” jelasnya.
Ia menekankan, penanganan akan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (SKPD) agar persoalan sosial dapat ditangani secara menyeluruh, sekaligus mencegah munculnya permukiman jalanan baru di Kota Makassar.
“Nah itu yang akan menjadi salah satu bagian yang akan memperlihatkan bahwa jangan sampai kita dianggap tidak mengurusi warga kita. Padahal ini datangnya tiba-tiba. Nah itulah yang harus menjadi kerja sama kita dan semua SKPD untuk mampu merespon ini dengan baik,” imbuhnya. (*)
