HALLOMAKASSAR.COM— Badan Pangan Nasional bersama Kepolisian Republik Indonesia dan seluruh kementerian/lembaga terkait memperkuat pengawasan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), bulan Suci Ramadan dan Imlek 2026.
Penguatan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang digelar di Kantor Wilayah Bulog Sulsel di Jalan AP Pettarani Makassar, Selasa (10/2/2026).
Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional, Brigadir Jenderal Polisi Hermawan, menegaskan Satgas Pangan kali ini tidak hanya fokus pada beras, melainkan mengawasi seluruh komoditas pangan strategis.
“Ini bukan lagi Satgas beras seperti tahun sebelumnya. Saat ini Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan mengawasi 14 komoditas pangan. Seluruh stakeholder dilibatkan,” ujar Hermawan kepada wartawan.
Ia menjelaskan, struktur Satgas melibatkan pemerintah pusat hingga daerah termasuk jajaran kepolisian. Di tingkat pusat, Ketua Pengarah Satgas adalah Menteri terkait, dengan Wakil Ketua dari Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. Pelaksana pusat dijalankan oleh Deputi Badan Pangan Nasional bersama Satgas Pangan Polri.
Sementara di daerah, Gubernur bertindak sebagai Ketua Pengarah Provinsi dengan Kapolda dan Sekretaris Daerah sebagai pengarah. Untuk kabupaten dan kota, kepala daerah menjadi Ketua Pengarah dengan Kapolres sebagai pelaksana, sementara di tingkat provinsi pelaksanaan teknis dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
“Seluruh kementerian dan dinas terkait dilibatkan, mulai dari Kementerian Pertanian, dinas peternakan, perkebunan, perdagangan, ketahanan pangan, hingga BPS dan Bulog. Tujuannya memastikan harga wajar, stok aman, dan keamanan pangan terjaga,” jelasnya.
Hermawan menegaskan, kondisi pangan di Sulawesi Selatan secara umum aman dan surplus, khususnya untuk komoditas ayam, daging, dan telur. Dengan kondisi tersebut, tidak ada alasan bagi pedagang menaikkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kalau stok berlebih tapi harga di hilir tinggi, berarti ada permainan pedagang. Itu yang akan kami tindak tegas,” katanya.
Ia menegaskan, Satgas menerapkan zero tolerance terhadap pelanggaran keamanan pangan. Penimbunan, pengoplosan, pengemasan ulang barang kedaluwarsa, hingga penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, pestisida berlebihan, dan karbit akan langsung diproses pidana.
“Ancaman pidananya di atas lima tahun dan bisa langsung ditahan. Keamanan pangan tidak boleh ada kompromi karena menyangkut kesehatan masyarakat,” tegas Hermawan.
Ketua Pelaksana Satgas Pangan Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi, menambahkan bahwa pengawasan dilakukan setiap hari tanpa libur dengan turun langsung ke lapangan.
“Kami turun ke pasar tradisional, pasar modern, hingga produsen. Kalau stok ada tapi harga naik, berarti ada rantai distribusi yang curang. Itu yang kami tindak,” ujarnya.
Menurut Dedi, penindakan dilakukan secara berjenjang, mulai dari sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha hingga proses pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan.
“Pemerintah hadir untuk memastikan pangan menjelang HBKN dan Imlek betul-betul terjaga,” tambahnya.
Sementara Manajer Pengadaan Bulog Sulsel, Rahmatullah, memastikan stok pangan di Sulawesi Selatan dalam kondisi aman.
“Stok beras sekitar 570 ribu ton, jagung sekitar 9 ribu ton yang tersebar di 11 kantor cabang 24 kabupaten/kota. Untuk beras aman sampai akhir tahun, sedangkan jagung dan minyak goreng aman hingga tiga bulan ke depan,” imbuhnya.(*)
