DPR RI Sepakati UU APBN 2026 Rp 3.842,7 Triliun

HALLOMAKASSAR.COM– Rapat Paripurna DPR RI ke-5 mengesahkan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026, Selasa (23/9/2025).

Pengesahan ini dilakukan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan ditandai ketukan palu sidang.

“Apakah RUU APBN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan Maharani kepada Anggota sidang yang hadir.

Secara kompak, Anggota DPR menjawa: “Setuju.” Puan pun mengetuk palunya dan mengucapkan ‘terima kasih’.

Adapun, dalam APBN 2026 ini, disepakati pendapatan Rp 3.153,58 triliun dan belanja Rp 3.842,73 triliun. Sementara itu, defisit ditetapkan 2,68% atau Rp 689,15 triliun pada 2026 dan keseimbangan primer dipatok Rp 89,71 triliun.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengungkapkan RAPBN 2026 yang dibahas ini akan menjadi senjata fiskal dalam rangka menghadapi tantangan ke depannya.

Dia menegaskan Badan Anggaran DPR APBN 2026 menjadi modal penting membalikkan keadaan memulai kebangkitan dan revitalisasi industri nasional.

“Pada saat yang sama kita menempatkan APBN sebagai penggerak, bagi kebangkitan iklim usaha kecil dan menengah, rantai logistik, transportasi, pariwisata,” tegas Said.

Asumsi Makro APBN 2026:

– Pertumbuhan Ekonomi: 5,4%
– Inflasi: 2,5%
– Nilai Tukar Rupiah: Rp 16.500
– Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,9%
– Harga Minyak Mentah Indonesia: US$ 70 per barel
– Lifting Minyak: 610 ribu per barel per hari
– Lifting Gas: 984 ribu per barel per hari

Indikator Kesejahteraan Manusia:

– Tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96%
– Tingkat kemiskinan 6,5-7,5%
– Tingkat kemiskinan ekstrem 0-0,5%
– Indeks Gini 0,377-0,380
– Indeks modal manusia 0,57
– Indeks kesejahteraan petani 0,7731
– Penciptaan lapangan kerja formal 37.95
– GNI per kapita US$ 5.520
– Penurunan intensitas GRK 37.14
– Indeks kualitas lingkungan hidup 76,67