Buku Puisi Beredar, Kadisdik Makassar:  Bukan Program Resmi, Jangan Dibeli!

HALLOMAKASSAR.COM –  Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pihak, terutama lingkungan pendidikan, agar mewaspadai modus penipuan atau komersialisasi berkedok proyek sekolah.

Oknum tertentu diketahui mencatut nama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, serta pejabat di Dinas Pendidikan Kota Makassar, untuk kepentingan pengadaan proyek atau distribusi buku ke sekolah-sekolah.

Salah satu temuan yang mendapat sorotan adalah beredarnya buku berjudul “Kumpulan 100 Puisi untuk Munafri–Aliyah”. “TIDAK MAIN-MAIN” WATTUNAMI. Tim penulis Ahmadi Haruna, dan pengarah, H. Andi Muhammad Ansar.

Buku tersebut memuat foto Wali Kota Makassar pada halaman awal, disertai berbagai pengantar yang mencantumkan nama pejabat Disdik Makassar, antara lain “Selayang Pandang” oleh H. Munafri Arifuddin, “Prolog” oleh Syarifuddin (Kabid SMP), “Pra Pengantar Puisi” oleh Kurniati (Kabid SD), serta “Sekapur Sirih” oleh Achi Soleman (Kepala Dinas Pendidikan Makassar).

Meski melibatkan nama dan jabatan pejabat, Pemkot Makassar menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan, arahan, atau kerja sama dalam penerbitan maupun peredaran buku tersebut. Langkah klarifikasi ini diambil untuk mencegah masyarakat, khususnya pihak sekolah, terjebak dalam praktik jual beli proyek atau pungutan yang tidak sah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan bahwa pihaknya maupun Pemerintah Kota Makassar sama sekali tidak terlibat dalam proyek pengadaan buku berbentuk puisi yang belakangan beredar di kalangan sekolah.

“Kami Disdik tidak pernah memberikan narasi di sebuah buku karena kami yakin buku itu akan diperjualbelikan nantinya. Itu hal yang keliru,” tegasnya, Selasa (12/8/2025).

Menurutnya, tidak pernah ada pernyataan, instruksi, ataupun arahan resmi dari Dinas Pendidikan terkait penerbitan maupun penjualan buku tersebut.

Bahkan, Achi menegaskan ia tidak pernah memberikan kata pengantar, selayang pandang, atau tulisan apapun untuk dimuat di dalam buku itu.

“Kenapa tiba-tiba terbit buku itu dengan mencantumkan foto Wali Kota, foto saya, bahkan ada yang mengatasnamakan Kabid. Setelah saya konfirmasi, para Kabid juga mengaku tidak pernah membuat kata pengantar untuk buku tersebut,” jelas Achi, membantah.

Dengan penegasan ini, Dinas Pendidikan Kota Makassar memastikan tidak ada arahan resmi terkait proyek buku puisi tersebut, dan meminta semua pihak tetap mengacu pada regulasi resmi dalam setiap pengadaan di sekolah.

Achi meminta kepada pihak sekolah maupun masyarakat untuk tidak meladeni permintaan pembelian buku tersebut, terlebih jika mengatasnamakan anjuran dari Dinas Pendidikan.

Ia juga berharap pihak penerbit segera menghentikan penjualan dan menarik peredaran buku tersebut. Kalau ada yang memaksa menjual, mohon tidak diladeni sama sekali.

“Itu bukan anjuran kami, bukan himbauan Dinas Pendidikan. Kalau perlu, penerbit mencabut dan tidak memperjualbelikannya lagi,” ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan Achi di sela kegiatan sosialisasi penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dihadiri kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar.

Achi menjelaskan, tujuan utama pertemuan tersebut adalah memastikan penggunaan Dana BOS di setiap sekolah berjalan sesuai aturan dan persentase yang telah ditetapkan.

“Kami ingin memastikan efektivitas penggunaan Dana BOS, misalnya berapa persen untuk sarana prasarana, berapa persen untuk pembelian buku, dan berapa persen untuk kegiatan lain, semuanya sesuai kaidah yang berlaku,” jelasnya.

Selain membahas BOS, Dinas Pendidikan juga membuka ruang bagi kepala sekolah untuk menyampaikan keluhan terkait infrastruktur, sarana-prasarana, maupun kebutuhan SDM guru dan tenaga kependidikan.

“Masukan dari kepala sekolah ini akan kami masukkan dalam perencanaan dan proyeksi perbaikan sarana-prasarana pendidikan di Makassar,” tuturnya.

“Kualitas pendidikan harus didukung fasilitas yang memadai serta SDM yang profesional,” lanjut Achi.***