HALLOMAKASSAR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Tahun 2024/2025 dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Ketiga. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika, dan dihadiri oleh jajaran anggota DPRD, Sekretaris Kota Makassar, serta unsur Pemerintah Kota Makassar.
Dalam rapat tersebut, sejumlah perwakilan dari daerah pemilihan (dapil) menyampaikan hasil reses serta aspirasi masyarakat yang mereka tampung di wilayah masing-masing.
Ismail dari Dapil II (Kecamatan Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, dan Kepulauan Sangkarrang) menyampaikan harapan agar Pemkot Makassar dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan serta mengambil langkah-langkah progresif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program kerja Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kami berharap pemerintah kota lebih fokus dalam menindaklanjuti usulan-usulan masyarakat, mengingat dinamika dan problematika sosial yang terus berkembang,” ujar legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Idris dari Dapil III (Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya) menyoroti rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tamalanrea yang dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru di kawasan padat penduduk.
“Kami meminta Pemkot Makassar meninjau kembali rencana pembangunan PLTSa yang dinilai bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis. Selain itu, kami juga mendorong perbaikan armada kebersihan yang sudah tua dan peningkatan pelayanan kebersihan,” ujar legislator Fraksi Gerindra itu.
Ia juga mengimbau pemerintah untuk menambah dan memperbaiki lampu jalan serta infrastruktur jalan berlubang demi kelancaran mobilitas warga.
Hartono dari Dapil IV (Kecamatan Manggala dan Panakkukang) menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan, terutama dalam upaya pengendalian banjir dan pemberdayaan ekonomi.
Baca Juga:
Meluruskan Makna ‘Diskresi’ Golkar: Izin Bertarung, Bukan Jaminan Terpilih
Anak Panti Asuhan di Makassar Akan Miliki Wali Sah Secara Hukum, Sidang Terpadu Digelar Agustus
Tim Hukum Bahtiar Yakin Menang Praperadilan, Status Tersangka Dinilai Tak Cukup Bukti
“Kami mengusulkan agar dilakukan pelatihan bagi pengurus Koperasi Merah Putih dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Kami juga menyoroti masih adanya persoalan dalam proses penerimaan siswa baru serta pendataan penerima bantuan sosial yang belum akurat,” ujar legislator Fraksi PKS itu.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting bagi anggota dewan untuk menyuarakan hasil serap aspirasi masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota ke depan.
