HALLOMAKASSAR.COM – Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri dugaan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) bagi petani diperjualbelikan oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi.
“Ini ternyata masih ada mafia. Dulu mafia beras kami kejar, sekarang mafia alsintan. Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, enggak ada biayanya. Yang bermain-main itu dihukum seberat-beratnya,” kata Amran kepada wartawan saat meninjau Demplot sawah percontohan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat, (20/11/2026).
Menindaklanjuti hal tersebut, Mentan Amran meminta APH menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku.
“Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya, harus diberi efek jera. Ini enggak boleh. Ini pajak rakyat dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden. Kami juga mengharapkan penegak hukum,” tegasnya.
“Ada yang mengatakan, ada kerabatnya menteri. Memang saya keluarga semua dari Nabi Adam. Itu (jika terbukti) dihukum seberat-beratnya. Enggak boleh, enggak ada kerabat-kerabatan. Kalau ada yang salah, sektor pertanian ditindak,” sambungnya.
Mentan mengapresiasi dukungan aparat intelijen kodam dan kepolisian dalam mengungkap dugaan praktik mafia alsintan tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut dan menindak seluruh pihak yang terbukti terlibat dan tidak pandang bulu setiap pihak yang terbukti menyalahgunakan.
Berdasarkan data nasional, tahun 2026 Kementan menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat dan 10.011 unit traktor roda serta unit alsintan lainnya dengan anggaran mencapai triliunan rupiah. Seluruh fasilitas itu ditujukan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan mempercepat modernisasi pertanian.
Ia menilai praktik memperjualbelikan bantuan alsintan bukan sekadar pelanggaran dalam distribusi barang, melainkan tindakan yang secara langsung menghambat upaya pemerintah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Bantuan seharusnya mempercepat pekerjaan dan menekan biaya usaha tani, justru beralih menjadi komoditas untuk mencari keuntungan pihak tertentu. Pemerintah tidak akan berhenti menindak penyimpangan di sektor pertanian. Pengawasan secara menyeluruh, dari distribusi pupuk, perberasan, dan bantuan alsintan.
“Tapi bukan traktor saja. Ada beras, ada pupuk, ada traktor. Siapa pun bermain-main, kita harus bersihkan. Kita harus sikat. Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ucapnya kembali menegaskan.
Sebelumnya, tim intelijen Kodam XIV Hasanuddin mengamankan dua bantuan Alsintan diduga diperjualbelikan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dua Alsintan tersebut dari Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Gowa telah disita.(*)







