HALLOMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar memperkuat penanganan darurat kekeringan menyusul puluhan ribu warga yang terdampak krisis air di sejumlah wilayah kota. Pemerintah mengonsolidasikan sumber daya lintas sektor untuk mempercepat distribusi air bersih kepada masyarakat.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar Tahun 2026, Kamis (13/8/2026), yang diarahkan untuk memastikan penanganan tidak berhenti pada koordinasi, tetapi segera diterjemahkan menjadi operasi bersama di lapangan.
Berdasarkan data BPBD Kota Makassar per 5 Agustus 2026, sebanyak 13.929 kepala keluarga atau 47.252 jiwa tercatat terdampak kekeringan.
Dampak tersebar di enam kecamatan, yakni Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, dan Manggala. Biringkanaya menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbesar, mencapai 14.787 jiwa, disusul Tallo 10.672 jiwa dan Tamalanrea 9.947 jiwa.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar mengatakan, kondisi tersebut membutuhkan respons terpadu karena kebutuhan air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan tidak dapat ditangani satu instansi saja.
“Dalam kondisi tanggap darurat, kita tidak ingin masyarakat menunggu. Seluruh potensi yang tersedia harus kita konsolidasikan dan langsung digerakkan ke wilayah yang membutuhkan. Ukuran keberhasilan kita bukan banyaknya rapat, tetapi seberapa cepat air sampai kepada masyarakat,” katanya.
Operasi darurat difokuskan pada distribusi air bersih, penempatan tandon di wilayah terdampak, serta penguatan dukungan lintas sektor, termasuk pelayanan kesehatan dan mitigasi risiko kebakaran selama periode kekeringan.
Pemerintah Kota Makassar juga memetakan dukungan yang dapat dikerahkan oleh masing-masing stakeholder, mulai dari mobil tangki, sumber air, tandon, armada distribusi, personel, tenaga kesehatan hingga dukungan operasional dan logistik.
Sejauh ini, distribusi tandon telah dilakukan di sejumlah wilayah. Data BPBD mencatat 17 tandon ditempatkan di Ujung Tanah, 8 tandon di Biringkanaya, dan 10 tandon di Tallo.
BPBD menegaskan distribusi bantuan akan terus disesuaikan dengan perkembangan hasil asesmen dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kita ingin jelas siapa berbuat apa, berapa kekuatan yang bisa digerakkan dan wilayah mana yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah rakor ini, orientasinya adalah operasi lapangan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD.
Selain pemenuhan kebutuhan air bersih, pemerintah memberi perhatian terhadap potensi dampak lanjutan kekeringan, terutama gangguan kesehatan serta kebutuhan kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas.
Melalui struktur tanggap darurat, seluruh unsur diharapkan bergerak dalam satu sistem koordinasi sehingga sumber daya dapat diarahkan berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.
“Air adalah kebutuhan paling dasar. Karena itu negara harus hadir ketika masyarakat mulai kesulitan mendapatkannya. Kita bergerak bersama agar tidak ada warga terdampak yang terabaikan,” tegasnya.
BPBD Kota Makassar akan terus melakukan pemutakhiran data selama masa tanggap darurat sebagai dasar penentuan prioritas distribusi air dan pengerahan sumber daya.
Pemerintah Kota Makassar berharap kolaborasi pemerintah, TNI/Polri, BUMN/BUMD, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, relawan dan masyarakat mampu mempercepat penanganan kekeringan sekaligus menjaga kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.
