HALLOMAKASSAR.COM– Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKB, Basdir, mendesak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi krisis air bersih yang terus melanda wilayah utara dan timur Kota Makassar.
Desakan tersebut disampaikan usai Komisi B DPRD Makassar yang dipimpin langsung Ketua Komisi B, Ismail menggelar pertemuan dengan jajaran direksi baru PDAM, menyusul pergantian Pelaksana Tugas (Plt) direksi.
“Kemarin baru saja terjadi pergantian Pelaksana Tugas direksi PDAM. Hari ini kami mengundang jajaran direksi yang baru ke Komisi B untuk berdiskusi. Dalam pertemuan itu, kami meminta agar PDAM segera melakukan langkah cepat guna mengatasi krisis air, terutama di wilayah utara dan timur kota,” ujar Basdir, Selasa (28/4/2026).
Ia menegaskan, persoalan air bersih di wilayah utara Makassar bukanlah masalah baru. Sejak dirinya pertama kali menjabat sebagai anggota DPRD pada 2014, keluhan terkait distribusi air bersih terus berulang tanpa solusi yang tuntas.
“Persoalan di wilayah utara ini sejak saya pertama kali masuk DPRD pada 2014 selalu itu-itu saja dan tidak pernah tuntas sampai sekarang. Masalah air bersih terus terjadi, padahal ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Seharusnya sudah bisa diselesaikan,” tegasnya.
Basdir juga meminta PDAM untuk mengevaluasi berbagai faktor penyebab krisis air, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga yang dinilai berpotensi menjadi penghambat.
“Kami mempertanyakan apa faktor penyebabnya. Kami meminta PDAM mengevaluasi kerja sama dengan pihak ketiga. Jangan sampai kerja sama tersebut tidak maksimal dan justru menjadi penghambat. Ini bukan persoalan baru satu atau dua tahun, tetapi sudah sangat lama,” katanya.
Menurutnya, krisis air tidak hanya terjadi saat musim kemarau, tetapi juga kerap dialami warga saat musim hujan.
“Pasti kekeringan. Jangankan musim kemarau, saat musim hujan pun kadang air tidak mengalir. Kasihan sekali warga,” ujarnya.
Basdir menyebut, ratusan ribu warga di Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, dan Bontoala menjadi yang paling terdampak. Ketiga wilayah tersebut merupakan kawasan padat penduduk dengan tingkat kebutuhan air bersih yang tinggi.
“Ada ratusan ribu warga di Dapil II ini, terutama di wilayah Tallo, Ujung Tanah, dan Bontoala. Ketiga wilayah ini sangat padat dan mengalami krisis air. Bayangkan, hanya untuk urusan air saja mereka kesulitan luar biasa,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya keseriusan direksi baru PDAM dalam menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk menindaklanjuti program yang pernah direncanakan sebelumnya, seperti pemasangan pipa berkapasitas besar ke wilayah utara.
“Itulah sebabnya kami menuntut keseriusan dan ketegasan. Apa sebenarnya masalah utamanya? Kalau persoalannya pipa, dulu pernah ada rencana pemasangan pipa besar ke arah utara. Atau apakah masalahnya di pihak ketiga? Tolong dievaluasi. Jika pihak ketiganya baik, pasti masalah ini bisa teratasi,” jelasnya.
Basdir berharap, pergantian direksi PDAM kali ini dapat membawa perubahan nyata dan tidak sekadar menjadi janji tanpa realisasi.
“Masalah ini terus berulang. Sejak saya menjadi anggota dewan pada 2014, sudah 12 tahun kondisinya seperti ini, bahkan sebelum itu sudah bermasalah, Berarti sudah puluhan tahun, Jadi, perbaikan ini harus menjadi prioritas utama bagi PDAM. Alhamdulillah, tadi direksi menyatakan akan menjadikannya sebagai salah satu prioritas ke depan,” pungkasnya.
