HALLOMAKASSAR.COM– Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono menyoroti pembahasan mengenai parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dalam revisi UU Pemilu.
“RUU yang menyangkut dengan soal parliamentary threshold, ya. Bahwa demokrasi itu sebagaimana landasan Undang-Undang Dasar kita, berdirinya sebuah negeri ini dibangun secara bersama. Jadi tidak boleh di dalam demokrasi itu juga ada satu pihak yang memonopoli yang besar menang sendiri,” kata Mardiono, Kamis (20/8/2026).
Mardiono menyoroti adanya partai yang meminta mencanangkan ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 6-7%. Dia menyebut partai-partai tersebut mau menang sendiri.
“Nah, misalnya ada satu partai yang mencanangkan parliamentary threshold harus 6%, 7%, itu politik menang-menangnya sendiri. Ya? Ya kalau gitu partainya sendiri aja. Jadi nanti tidak akan lagi ada demokrasi,” katanya.
“Sebenarnya ada cara lain selain melalui parliamentary threshold. Di dalam fraksi di dalam komisi itu diperlukan 13 komisi. Kan dulu kita pernah jalani itu. Sehingga partai yang dapatnya itu hanya satu kursi, dua kursi, membuatlah fraksi gabungan. Sehingga yang suara rakyat itu satu pun itu menjadi bagian dari hak berdemokrasi, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan mulai melakukan pembahasan secara terbatas terkait revisi UU Pemilu. Dasco mengatakan PDIP juga akan diikutsertakan dalam pembahasan tersebut.
“RUU Pemilu kami tadi sudah bersepakat dengan para ketua-ketua fraksi, kita akan mulai melakukan pembahasan secara terbatas,” kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8) lalu.
Dia mengatakan DPR belum sempat mengunjungi partai-partai nonparlemen untuk menyerap aspirasi karena sejumlah kesibukan. Dasco menyebut agenda itu akan mulai dilakukan pada pekan depan.
“Kemarin karena beberapa kesibukan, itu kunjungan untuk menyerap aspirasi dari partai-partai nonparlemen itu belum sempat dilakukan. Nah, sehingga di minggu depan itu akan mulai dilakukan,” jelasnya.(*)
