HALLOMAKASSAR.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulawesi Selatan menyoroti sejumlah kinerja Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Iti disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel, Fadel Muhammad Tauphan Anshar, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Senin (29/6), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terkait laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
Di mana, Fraksi Gerindra menyoroti realisasi pendapatan daerah yang baru mencapai 90 persen atau sebesar Rp9,38 triliun dari target Rp10,42 triliun. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai serta mendorong inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha.
“Ke depan, kami meminta Pemerintah Provinsi untuk melakukan inovasi dan ekstensifikasi PAD yang kreatif, namun tetap tidak membebani masyarakat dan dunia usaha di Sulawesi Selatan,” harapnya.
Sorotan lainnya diarahkan pada realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 88,07 persen. Khusus belanja barang dan jasa, realisasinya baru mencapai 83,60 persen sehingga dinilai belum optimal dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, pelaku UMKM, dan kontraktor lokal.
Maka dari itu, Fraksi Gerindra meminta Gubernur Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki serapan anggaran rendah agar tidak terjadi penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran.
Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi aset pemerintah daerah yang kini mencapai Rp20,88 triliun melalui inventarisasi aset-aset yang belum produktif agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Fraksi juga meminta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp208,24 miliar segera dipetakan dan dialokasikan untuk program-program pro-rakyat pada APBD 2026.
“Kami meminta agar dana ini segera dipetakan dan direncanakan pemanfaatannya untuk APBD Tahun 2026,” harapnya.
Meski begitu, Fadel menyampaikan fraksi Gerindra menapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi. Baik keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mengapresiasi penurunan utang daerah yang mencapai 50,97 persen, dari Rp2,05 triliun pada 2024 menjadi Rp1,006 triliun pada 2025. Langkah tersebut dinilai menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal daerah, termasuk percepatan penyaluran dana bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten dan kota.(*)
